Dipertanyakan DPR, Sri Mulyani Tak Mau Bail Out Bumiputera
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, negara tidak lagi menyediakan dana talangan untuk menyelamatkan institusi keuangan. Pernyataan tersebut menanggapi banyaknya pertanyaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang upaya penyelamatan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.
Sri Mulyani meminta anggota parlemen menerapkan semangat penyehatan perusahaan dari dalam (bail in), bukan lagi dengan dana talangan dari anggaran pemerintah (bail out). Hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).
“Dari para anggota (Komisi XI), saya bisa rasakan bahwa Anda ingin membawa ke sini lagi (upaya penyehatan dari keuangan negara). Baru saja UU (PPKSK) ini dikeluarkan, supaya tidak ada bail out. Tapi baru ada (persoalan) asuransi, ada spirit untuk kami tanggung jawab,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (22/2).
(Baca juga: Selidiki Masalah Bumiputera, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panja)
Ia pun mengingatkan, Komisi Keuangan dan Kementerian Keuangan berperan penting guna menjaga agar anggaran negara tidak melebihi batas defisit tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Maka itu, UU PPKSK menekankan penyelamatan perusahaan dari dalam.
“Komisi XI dan Kementerian Keuangan adalah penjaga akhir, kalau sedikit-sedikit digolkan ya jebol (anggaran),” ujar dia. “Bukan saya intervensi, tapi saya tahu betul pada akhirnya situasi kalau terjadi apa-apa itu ya (penangannya) ke keuangan negara. Karena itu jadi liability-nya (kewajiban) negara.”
(Baca juga: Pengelola Buka-bukaan, Bumiputera Terancam Defisit Tiap Tahun Rp 2,5 T)
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi XI mempertanyakan pengawasan industri keuangan secara keseluruhan, termasuk sektor asuransi. Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia menjelaskan, dirinya menanyakan hal tersebut lantaran melihat kesulitan keuangan yang tengah dialami AJB Bumiputera. Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh Rudi Hartono dari Fraksi Partai Demokrat.
