Sri Mulyani: Ketimpangan Akibat Orang Kaya Mudah Sembunyikan Harta
Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih relatif tinggi. Padahal, pemerintah sudah berusaha menekan angka kemiskinan dengan memacu perekonomian dalam dua dekade terakhir. Salah satu pangkal masalahnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, orang kaya selama ini mudah menyembunyikan hartanya.
Berdasarkan kajian Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFID), pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang 20 tahun mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 40 persen menjadi sebesar delapan persen pada tahun 2014.
Namun, kedua lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu juga menyebut adanya kesenjangan ekonomi yang lebar antara segelintir orang terkaya dengan mayoritas penduduk Indonesia. Kekayaan empat orang terkaya setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menekan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Salah satunya dengan menerapkan pajak progresif alias bertingkat atas pendapatan masyarakat. (Baca juga: Ketimpangan September 2016 Turun, BPS: Lebih Dinikmati Kelas Menengah)
Jadi, semakin tinggi pendapatan seseorang maka tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak (PTKP).
Dengan kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan tinggi semestinya berkontribusi lebih kepada penerimaan negara yang akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
Meski begitu, Sri Mulyani memahami, kebijakan itu tak lantas menekan kemiskinan dan ketimpangan. Pangkal soalnya, orang dengan penghasilan tinggi mudah menghindari pajak dengan memindahkan hartanya ke negara suaka pajak (tax haven).
“10 tahun lalu saya jadi Menkeu, saya tahu ada banyak wajib pajak Indonesia lari dan sembunyikan (hartanya) di banyak negara. Waktu pertemuan, mereka senyum kepada saya tapi (dalam hati bilang) ‘kasian deh kamu’,” kata Sri Mulyani dalam seminar bertajuk "Menuju Indonesia yang Lebih Setara" di Jakarta, Kamis (23/2).
