BBM Satu Harga Sukses, Jokowi Belum Dapat Jurus Samakan Harga Semen
Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan satu-satunya komoditas yang disasar pemerintah agar harganya seragam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, masih banyak komoditas lain yang harus diupayakan agar harganya bisa sama di seluruh Indonesia, di antaranya semen. Tujuannya, agar tercipta keadilan sosial.
Dalam pembukaan acara Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Maluku, Jumat (24/2), Jokowi mengatakan, sulit mewujudkan keadilan sosial bila harga komoditas semen di Papua masih berbeda dengan Jawa. Ia mencontohkan, harga semen di Jawa hanya berkisar Rp 70 ribu per sak, namun di Papua bisa mencapai Rp 2,5 juta per sak.
(Baca juga: Daya Beli Masyarakat Tahun Ini Diramal Tak Terpukul Inflasi Tinggi)
"Bagaimana bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ada yang harganya di Jawa Rp 70 ribu sedangkan di Papua Rp 2,5 juta per sak semen," kata Jokowi dalam keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, Jumat (24/2). Namun, dia mengaku belum berhasil menyeragamkan harga semen. "Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu. Tapi, insya Allah nanti harganya akan sama."
Jokowi pun kembali menekankan bahwa pemerintah berfokus mewujudkan pemerataan ekonomi. Untuk itu, pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan pemerataan. Kebijakan ini menyasar tiga sektor yaitu reformasi agraria dan redistribusi aset, perluasan akses keuangan dan permodalan, serta peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). "Ini yang akan kami lakukan dalam waktu dekat," katanya.
Mengenai redistribusi aset, Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektare lahan tidak produktif. Lahan ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat namun dengan catatan lahan tersebut harus digunakan untuk keperluan produktif. "Sudah ada di kantong saya 12,7 juta hektare."
(Survei: 45 Persen Masyarakat Indonesia Tidak Siap Beli Properti)
Untuk sektor keuangan, Jokowi berharap tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa turun hingga 7 persen di masa datang. Dengan begitu, masyarakat kecil bisa mendapatkan kemudahan dalam membiayai usahanya. Sedangkan terkait pembangunan SDM, pemerintah bakal betul-betul berfokus dalam mendorong pendidikan vokasi.
