Pemerintah Beri Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha e-Commerce

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) merilis surat edaran Safe Harbor Policy untuk melindungi pemilik platform jual beli online dari tuntutan hukum. Pasalnya, penyedia platform selama ini rentan gugatan akibat kegiatan jual beli produk terlarang yang oleh penggunanya.

Salah satu poin dalam Safe Harbor Policy di Bagian II.B.2 menyebutkan, adanya perlindungan hukum bagi penyedia, pedagang, dan pengguna platform toko online. Perlindungan dilakukan dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Jadi jangan disalahin platform-nya, kalau ada yang jual macam-macam," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di kantornya, Senin (27/2).

(Baca juga: Geliat Usaha Digital Dorong Bisnis Perkantoran Jakarta)

Dalam edaran itu, misalnya diatur bahwa penyedia platform wajib untuk menyediakan sarana pelaporan, serta memperhatikan jangka waktu penghapusan ataupun pemblokiran terhadap konten yang dilarang.

Sementara itu, pengguna berkewajiban untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar terhadap syarat dan kontrak produk yang dijualnya.