Nikel berkadar rendah tidak bisa dimanfaatkan di dalam negeri, karena kemampuan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hanya mampu mengolah nikel berkadar tinggi.
pertambangan
pertambangan

Ekspor nikel berkadar rendah belum bisa dilakukan. Pemerintah belum bisa mengeluarkan izin ekspor karena proses verifikasinya belum selesai. Saat ini Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) masih menunggu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan rekomendasi ekspor untuk nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen.

Ketua Umum APNI Ladjiman Damanik mengatakan sebagian dari anggota asosiasinya telah mengajukan rekomendasi ekspor nikel ke Kementerian ESDM. “Anggota kami semua pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)," kata dia di Jakarta, Senin (6/3).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: RI Larang Ekspor Nikel, Filipina Beruntung)

APNI memiliki anggota hingga 100 perusahaan. Total kapasitas produksi dari 100 anggota ini mencapai 10 juta hingga 15 juta ton per tahunnya. Meski sudah terbentuk secara hukum sejak 26 Januari 2017, organisasi tersebut baru diresmikan hari ini.

Menurut Ladjiman, rekomendasi ekspor ini penting agar keekonomian proyek bisa terpenuhi. Apalagi nikel berkadar rendah tidak bisa dimanfaatkan di dalam negeri, karena kemampuan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hanya mampu mengolah nikel berkadar tinggi.

Sekarang sudah ada enam smelter nikel di Indonesia yang telah beroperasi, kapasitasnya mencapai 400.000 sampai 500.000 ton per tahun. Selain itu perusahaan yang berada di dalam APNI juga tengah merampungkan 26 smelter nikel dalam negeri dengan kapasitas melebihi satu juta ton per tahun.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM  Bambang Susigit mengaku saat ini pihaknya belum bisa mengeluarkan rekomendasi ekspor nikel. Surat pengajuan dari pengusaha itu masih harus dinilai oleh verifikator independen.

Sementara verifikator independen, sampai sekarang belum terbentuk. Pasalnya Kementerian ESDM masih membahas kriterianya. Targetnya, pembentukan verifikator independen bisa selesai dalam bulan ini dan bisa segera menjalankan tugasnya. (Baca: Antam Tunjuk Wika-Kawasaki Bangun Pabrik Feronikel di Maluku)

Nantinya verifikator independen ini bertugas  menilai kelayakan dokumen yang diajukan perusahaan tambang untuk mendapatkan izin ekspor sesuai aturan yang telah berlaku. "Proses tahapan sedang berlangsung," kata Bambang.

Grafik: Komposisi Cadangan Nikel Menurut Wilayah
Komposisi Cadangan Nikel Menurut Wilayah

Sebagai gambaran, perusahaan tambang yang hendak mengajukan izin ekspor harus memenuhi 11 persyaratan untuk bisa mendapatkan rekomendasi ekspor. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2017.

Pertama, melampirkan surat pernyataan keabsahan dokumen. Kedua, pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri. Ketiga, salinan sertifikat Clear and Clean (C&C)  atau bebas masalahbagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam.

Keempat, Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan. Dokumen ini harus diterbitkan oleh surveyor independen yang ditunjuk Menteri ESDM, dengan batas waktu paling lama satu bulan terakhir.

Kelima, surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 1 tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minerba. Keenam, salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat C&C. 

Ketujuh, rencana pembangunan smelter di dalam negeri yang telah diverifikasi, terkait jadwal pembangunan, nilai investasi, dan kapasitas produksi. Dengan persyaratan ini Bambang memastikan hanya perusahaan yang bersedia membangun smelter yang bisa mendapatkan izin ekspor.

Kedelapan, rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur. Kesembilan, laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk perusahaan yang sedang membangun smelter. 

(Baca: Luhut Akan Batalkan Rencana Ekspor Bijih Nikel dan Bauksit)

Kesepuluh, laporan terbaru mengenai estimasi cadangan mineral di wilayah pertambangnnya. Kesebelas, rencana penjualan ke luar negeri. Dokumen ini memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum kadar pemurnian mineral yang akan diekspor, nomor Pos Tarif/HS (Harmonized System), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan ekspornya.   

Artikel Terkait
"Daripada abu-abu, makanya kami clear-kan hitam di atas putih sekarang dengan membikin PP pajak gross split,"
Masuknya proyek hulu migas menjadi daftar tersebut untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mematok harga elpiji subsidi sebesar Rp 4.500 per kg atau Rp 14.500 per tabung. Di sisi lain harga keekonomian Rp 10.500 per kg.