Sebelumnya Freeport memberikan waktu 120 hari untuk negosiasi, sebelum mengajukan penyelesaian sengketa ke arbitrase internasional
Freeport Indonesia
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia terkait masa negosiasi antara kedua belah pihak. Keduanya sepakat masa negosiasi berlangsung selama enam bulan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji mengatakan pemerintah meminta masa negoisasi selama enam bulan. Sementara Freeport menginginkan negosiasi dengan pemerintah dilakukan selama 120 hari atau empat bulan. (Baca: Tony Wenas Wakili Freeport, Negosiasi dengan Pemerintah Dimulai)

Dalam hal ini Freeport mengacu pada Kontrak Karya (KK) pasal 21 Ayat 2, sehingga meminta waktu negosiasi dengan pemerintah selama 120 hari. Pasal ini menyatakan sebelum pemerintah atau Freeport melakukan upaya arbitrase, kedua pihak harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa. Freeport tidak diwajibkan mencari pemecahan masalah untuk waktu lebih dari 120 hari setelah memberitahukan sengketa yang akan timbul.

"Tapi yang kami sepakati enam bulan untuk mencari penyelesaian," kata dia di Kementerian ESDM, Rabu (8/3). (Baca: Melunak Soal Arbitrase Freeport, Luhut: Kalau Ribut Semua Rugi)

Sebelumnya, masa negosiasi selama 120 hari disuarakan pertama kali oleh Freeport melalui President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C Adkerson dalam keterangan persnya di Jakarta bulan lalu. Saat itu Richard menyatakan memberi waktu negosiasi dengan pemerintah hanya selama 120 hari berdasarkan KK sebelum mengajukan arbitrase.

Katadata sudah mencoba mengonfirmasi mengenai kesepakatan masa negosiasi enam bulan ini kepada Freeport. Namun, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama belum mau merespons pesan singkat yang dikirim Katadata melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (9/3).

Di sisi lain, Teguh mengatakan hari ini pihaknya akan terbang ke Papua Pemerintah Daerah setempat. Dia bersama tim Kementerian ESDM lainnya, berangkat ke Papua mendampingi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono. Kunjungan tim Kementerian ESDM merupakan amanah dari menteri ESDM yang berlangsung selama sehari.

"Saya mendapat mandat dari Pak Menteri itu membawa dengan rombongan hanya sampai ke Jayapura. Bertemu dengan pemerintah provinsi di sana," kata dia.

Tidak hanya dengan Pemerintah Daerah, pihak Kementerian ESDM menemui Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) di Papua. Kemudian pertemuan dengan aparatur terkait di wilayah tambang Freeport. (Baca: Bupati Mimika: Freeport Harus Hengkang dari Tanah Papua)

Salah satu tujuan keberangkatan rombongan Kementerian ESDM diantaranya ingin melihat perkembangan di Papua, termasuk gejolak yang terjadi di sana. Dia berharap kunjungan kementeriannya ini dapat membantu upaya-upaya penyelesaian untuk kepentingan masyarakat Papua dan juga kepentingan nasional.