IFFAI bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterampilan aparat penegakan hukum di bidang perikanan yang selama ini bekerja secara terpisah.
Susi Perikanan
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), POLRI, dan Satgas 115 berkerjasama meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di bidang perikanan. Kerja sama ini diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan bersama dalam the International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI).

IFFAI bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterampilan aparat penegakan hukum di bidang perikanan, yang selama ini bekerja secara terpisah. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparat dalam memberantas tindak kejahatan di sektor perikanan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Kejahatan terus meningkat tiap tahun. Kita patahkan ini, mereka lakukan yang lain. Mereka selalu selangkah di depan kita. Karena itu IFAAI sangat penting untuk dibangun,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam peresmian dan pembukaan pelatihan IFFAI, Kamis (16/3). (Baca: Menteri Susi Janji Berantas Pencurian Ikan dalam Dua Tahun)

Susi mengatakan selama lebih dari satu dekade sumber daya perikanan Indonesia berkurang sampai 50 persen. Penyebabnya adalah maraknya aktivitas Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Berdasarkan temuan analisis dan evaluasi (Anev) terdapat 1.132 kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan secara illegal dan tindak pidana lainnya seperti penyelundupan barang illegal hingga manusia di perairan Indonesia.

Selama satu dekade tersebut, baik KKP, POLRI, dan TNI AL bekerja sendiri-sendiri untuk menangkal tindak pidana di bidang perikanan. Terbatasnya teknologi pendeteksi, kurangnya alat bukti, dan koordinasi yang tidak terpadu, menambah hambatan dalam penindakan.

Atas dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini koordinasi antar lembaga mulai dibangun dengan serius saat ini. “Yang paling penting adalah dukungan politik presiden. Beliau memberi saya tugas untuk berkoordinasi dengan semua pihak,” kata Susi. (Baca: Buka World Ocean Summit, Wapres JK Tekankan Penegakan Hukum)

 Selain koordinasi, kata Susi, Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti yang direkomendasikan dalam the 2nd International Symposium on Fisheries Crime. Atas dasar itulah KKP, POLRI, dan Satgas 115 sepakat menyelenggarakan IFFAI.

Ada empat sasaran utama IFFAI. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan. Kedua, membangun jaringan informasi dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum. Ketiga, membangun kesepahaman dan kerjasama antar instansi. Keempat, menghasilkan agen perubahan atau agent of change dalam penegakan hukum.

Adapun, pelatihan pertama IFFAI akan fokus pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan. Peserta pelatihan terdiri dari unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas 115, yakni Penyidik KKP, POLRI, TNI AL, dan Kejaksaan sebanyak 24 personil. Harapannya pada pelatihan berikutnya jumlah personil yang terlibat semakin bertambah.

“Tentu belum memenuhi kapasitas, penambahan peserta akan terus dikembangkan,” katanya.  (Baca Ekonografik: Sektor Perikanan Rawan Pelanggaran)

Sekedar informasi, pelatihan pertama IFFAI akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 25 Maret 2017 di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Semarang. Pelatihan pertama menghadirkan fasilitator dari Australian National Center for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong (Australia), Norwegian National Advisory Group against Organized IUU Fishing, dan Norwegian National Crime Investigation Services. Para pengajar ini mewakili INTERPOL Fisheries Crime Working Group (FCWG).

Artikel Terkait
Kapal pencuri ikan Silver Sea 2 baru ditetapkan sebagai rampasan negara. Nahkodanya didenda Rp 250 juta.
"Pencabutan kontrak kerja jadi konsekuensinya," kata Jokowi
Polri merupakan satu dari tiga Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan anggaran terbesar.