Pemerintah meluncurkan dua skema pembayaran melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
LRT Rute Cawang Cibubur
Deretan tiang konstruksi proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cawang-Cibubur. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah gencar membangun infrastruktur, namun rencana itu kerap terbentur pada sulitnya pengadaan lahan. Pemerintah pun meluncurkan dua skema pembayaran melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution merinci, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target pemerintah adalah penurunan biaya logistik dari 23,5 persen ke 19 persen. Pemerintah juga telah mencanangkan pembangunan 2.650 kilometer jalan, 3.258 kilometer jalur kereta api, 24 pelabuhan, serta 15 bandara baru.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Pembangunan di sektor transportasi juga akan didukung dengan penyediaan 35 gigawatt listrik, penyediaan air bersih di berbagai kota dan kebupaten, serta penyediaan layanan broadband di seluruh penjuru Indonesia,” kata Darmin dalam Peluncuran Skema Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Selasa (4/4).

(Baca juga:  PLN Teken Kontrak Enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

Darmin kemudian mendaftar berbagai masalah yang kerap dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan berbagai proyek itu. Di antaranya, yang terbesar adalah masalah pembebasan lahan (44 persen). “Selain karena realisasi Pengadaan Tanah seringkali mundur, kebutuhan dana untuk pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional menjadi sangat tinggi,” ujarnya.

Selain itu, masalah lain yang juga mengganggu adalah perencanaan yang kurang memadai dan berlarut-larut (25 persen); keterbatasan pendanaan (17 persen); dan masalah perizinan (12 persen).

Guna mengatasi hal tersebut, menurut Darmin, pemerintah menetapkan kebijakan dengan memindahkan alokasi belanja modal pengadaan tanah menjadi pembiayaan investasi pemerintah yang langsung dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Keuangan.

Grafik: Pembiayaan Infrastruktrur Non Anggaran (PINA) 2017
Pembiayaan Infrastruktrur Non Anggaran (PINA) 2017

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional dan prioritas oleh BLU LMAN,” kata Darmin.

(Baca juga: Terhambat Infrastruktur, BBM Satu Harga Baru Berlaku di 10 Daerah)

Peluncuran  Skema Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional hari ini ditandai dengan adanya nota kesepahaman antara LMAN dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta 23 perusahaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan bahwa mekanisme pengadaan tanah terbagi dalam dua skema. "Ada skema yang membayarkan langsung dan ada skema menggunakan dana talangan yang dibayarkan ke badan usahanya," Rahayu.

Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pengadaan tanah bagi proyek strategis melalui LMAN. Jumlah itu naik 25 persen dari Rp 16 triliun pada tahun lalu.

(Baca juga: Pandeglang Tawarkan Lahan Perhutani untuk Bandara Baru)

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta LMAN mengelola dana tersebut secara akuntabel. “Saya harap BLU LMAN juga menghindari penyakit korupsi dan inefisiensi,” ujarnya. Ia menambahkan, “Upayakan tiap rupiah dari pajak harus kembali ke rakyat, bukan ke birokrat dalam bentuk korupsi.”

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Badan Pusat Statistik melansir impor barang modal mencapai US$ 2,63 miliar pada November 2017 atau melonjak 20,65% di bandingkan bulan sebelumnya.
"Saya perintahkan jalur ganda dimulai pekerjaannya," kata Jokowi
"Perkiraan saya, dengan investasi asing dan pemerintah, paling kencang di infrastruktur pada 2018," kata Bambang