Jokowi Segera Putuskan Daftar 244 Proyek Strategis Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan telah selesai menyusun daftar proyek yang akan diusulkan dalam revisi lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Selanjutnya, daftar usulan proyek strategis nasional ini akan segera dibahas dalam rapat terbatas kabinet, sebelum diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Darmin mengatakan dirinya telah melaporkan daftar proyek yang akan masuk dalam revisi lampiran Perpres tersebut kepada Jokowi. "Proyeknya ada 244 ditambah 2 program lagi," kata Darmin, Kamis (6/4). (Baca: Ada Lebih 243 Proyek, Revisi Daftar Proyek Strategis Segera Rampung)
Jumlah proyek tersebut telah memperhitungkan beberapa proyek baru yang akan dimasukkan dan beberapa proyek yang akan dihapus dari daftar proyek strategis nasional. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja proyek infrastruktur dalam daftar tersebut.
Darmin mengatakan ada tambahan proyek strategis dari beberapa dari beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengusulkan proyek fasilitas penyimpanan hasil laut, yakni gudang beku atau cold storage, serta sentra pengolahan hasil laut.
Terkait program baru selain proyek pembangkit listrik 35 gigawatt (GW), Darmin juga enggan mengungkapkannya. Dia baru mau menjelaskan hal ini setelah dibahas di rapat terbatas dan diputuskan oleh Presiden. (Baca: Bandara Banda dan Food Estate Maluku Masuk Proyek Strategis)
Jumlah proyek yang diusulkan Darmin ini lebih banyak dari yang pernah disebutkan Komite Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan jumlah proyek yang diusulkan dalam revisi lampiran Perpres 3/2016 sebanyak 243 proyek. Adapun daftar proyek dalam lampiran Perpres ini hanya 225 proyek.
Pembahasan revisi lampiran proyek ini telah dimulai sejak semester II tahun lalu. Wahyu mengatakan salah satu program yang diusulkan masuk dalam daftar proyek strategis nasional ini adalah pengembangan pesawat terbang jarak menengah. "Kalau (proyek) KKP masuk masih bisa berubah, tapi kemungkinan hingga kini masih 243," katanya.
Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyatakan, bertambahnya jumlah proyek infrastruktur strategis akan berdampak terhadap peningkatan dana pembebasan lahan. Tahun ini, dana yang dianggarkan sebesar Rp 20 triliun.
"Penambahan sepertinya iya, tapi bukan kewenangan kami menambahkan (dana). Tapi memang jelas dibutuhkan lagi. "kata Rahayu. (Baca: Pemerintah Sedia Rp 20 Triliun Bebaskan Lahan 50 Proyek Strategis)
