Batasi Program Prioritas, Jokowi: Ada Pelabuhan Tanpa Akses Jalan
Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (pemda) untuk bekerja sama dan mempertajam prioritas pembangunan. Tujuannya, agar pembangunan dari pusat hingga daerah terintegrasi.
“Saya jumpai, ada waduk tidak ada irigasinya sudah bertahun-tahun. Di Aceh, saya diberitahu Pak Gubernur, saya lihat benar, ada pelabuhan tidak ada jalan. Tidak hanya satu, (tapi) dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik,” kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2007 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan orientasi pembangunan hanya proyek, bukan output. Ia pun memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemda membatasi jumlah program prioritas supaya fokus. "Di bawah tiga (program prioritas) itu paling baik, kalau masih sulit juga di bawah lima (program), cukup," ucapnya.
Selain itu, ia meminta agar kementerian, lembaga, dan pemda untuk tidak hanya mengulang rutinitas kerja tapi berupaya mendukung pemerintah yang tengah fokus membangun infrastruktur serta menarik investasi. "Kalau mengulang rutinitas saja, hasilnya lupakan saja," katanya.
Menurut Jokowi, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.500 triliun dalam lima tahun. Sementara itu, yang mampu disediakan pemerintah hanya Rp 1.500 triliun. Sisanya, harus dipenuhi oleh investasi. “Mendapatkan investor, tidak ada jalan lain,” ujarnya. (Baca juga: Pemerintah Bidik 91,5 Persen Dana Investasi 2018 dari Luar APBN)
Maka itu, ia pun sudah memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera menjual jalan tol ataupun pelabuhan yang selesai dibangun atau melakukan sekuritisasi aset. “Misalnya, bangun habis Rp 10 triliun, dijual jadi Rp 30 triliun. Bisa bangun di tempat lain,” ujarnya. Bila tidak dengan jalan ini, ia pesimistis pembangunan infrastruktur bisa berjalan sesuai target. (Baca juga: Desak BUMN Jual Aset, Jokowi: Cara Pikir BUMN Jangan Kuno)
