Miryam sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi e-KTP.
Sidang Kasus E-KTP
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengusap air mata ketika memberikan keterangan pada sidang lanjutan dugaan Korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakart ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani meminta hakim untuk membatalkan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan. Praperadilan diajukan lantaran Miryam tidak terima atas penetapan status tersangka pemberi keterangan palsu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengacara Miryam, Aga Khan, mengatakan KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka. KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprindik 28/01/04/2017.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca juga: Sambil Menangis Cabut BAP Kasus e-KTP, Anggota DPR: Saya Diancam)

Karena itu, tim pengacara meminta majelis hakim membatalkan status tersangka Miryam. "Penetapan yang telah dilakukan menurut kami tidak sah," kata Aga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (15/5).

Selain itu, penasihat hukum juga menginginkan agar KPK, mengganti biaya sidang apabila gugatan praperadilan dikabulkan hakim. "Sebagai termohon (KPK) dapat membayar biaya perkara sidang ini," katanya.

Sedangkan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan jawaban atas gugatan tersebut. Dirinya merasa lembaga anti rasuah telah mengikuti koridor hukum yang berlaku dalam penetapan Miryam sebagai tersangka.

(Baca juga: Penyidik KPK Sebut 5 Nama Anggota DPR Pengancam Saksi Kasus e-KTP)

Sidang lanjutan perkara ini akan diadakan pada Selasa (16/5) esok. "Nanti kami bacakan pertimbangan serta argumentasi hukum kami," ujar Setiadi.

Kasus ini merupakan buntut pencabutan keterangan Miryam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sementara, KPK menegaskan perkara ini tidak akan menghambat proses penyidikan dalam kasus inti soal dugaan korupsi proyek e-KTP yang sedang berlangsung. 

(Baca juga:  Jadi Saksi di Pengadilan, Setya Bantah Mendalangi Korupsi Proyek e-KTP)

"KPK tidak akan terhalang jika ada praperadilan diajukan (di tengah) proses penyidikan. Semua tetap dilakukan, baik pemeriksaan saksi, penggeledahan, termasuk penyitaan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. 

Artikel Terkait
Banyaknya kasus suap bupati maupun wali kota disebabkan kebiasaan pemberian uang pelicin.
KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan wakilnya sebagai tersangka dugaan menerima suap, diduga terkait Raperda Penyertaan Modal PDAM.
KPK akan melelang barang rampasan dari para koruptor di antaranya Fuad Amin, Djoko Susilo, dan Mohamad Sanusi.