Ribuan Pekerja Freeport Di-PHK, Buruh Dunia Minta Jokowi Turun Tangan
Aksi pemogokan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menyedot perhatian dunia internasional. Para pekerja pertambangan dunia yang berhimpun dalam IndustriALL Global Union meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
Sekretaris Jenderal IndustriALL Global Union Valter Sanches menilai manajemen Freeport Indonesia telah membuat pelanggaran serius yaitu melakukan PHK sepihak terhadap 2.000 pekerjanya di tambang Grasberg, Puncak Jaya, Papua. Ia menyerukan supaya Jokowi mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran lainnya dan menghentikan pelanggaran hak-hak perburuhan yang dilakukan oleh Freeport Indonesia.
“Ini disebabkan oleh praktik tidak manusiawi yang dilakukan PT Freeport Indonesia,” kata Sanches dalam suratnya kepada Jokowi bertanggal 24 Mei 2017, yang salinannya dimiliki Katadata. Surat itu ditembuskan ke sejumlah alamat surat elektronik kementerian dan lembaga negara, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
(Baca: Ribuan Karyawan Freeport Mogok, Jonan: Bukan Urusan Saya)
Sanches meminta Jokowi mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong Freeport Indonesia mengembalikan hak-hak para pekerjanya yang diberhentikan pada 22 Mei lalu. Sebelumnya, manajemen Freeport juga sudah memberhentikan 1.100 pekerjanya. Selain ke Jokowi, dia juga telah melayangkan permintaan melalui surat kepada Kementerian ESDM untuk menekan Freeport agar menghormati hak-hak para pekerjanya.
Di sisi lain, Sanches juga meminta pemerintah mendesak Freeport agar bersedia melakukan negosiasi ulang dengan serikat pekerja perusahaan itu dan memenuhi permintaan para pekerjanya. “Ini sebagai syarat agar para pekerja tidak melakukan demonstrasi lagi,” katanya.
IndustriALL Global Union yang mengklaim punya anggota sebanyak 50 juta pekerja tambang di seluruh dunia ini, mendukung sejumlah tuntutan serikat pekerja Freeport kepada perusahaan. Pertama, Freeport harus menerima kembali para pekerja permanen tahun 2018 yang dirumahkan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur hukum pada 22 Mei lalu.
Kedua, Freeport harus menyertakan serikat pekerja dalam setiap negosiasi yang hasilnya bertujuan menghapus Program Furlough yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
(Baca: Produksi Freeport Turun 18% Imbas Mogok Ribuan Karyawan)
Ketiga, Freeport harus menjamin bisa kembalinya para pekerja yang diliburkan ke pekerjaan awalnya saat aktivitas operasi sudah pulih kembali dan tanpa syarat apapun.
Keempat, Freeport harus menghentikan tindakan-tindakan diskriminatif dan melecehkan para pekerjanya. Kelima, Freeport harus segera menerima kembali para pekerja yang sebelumnya secara tidak adil dituding mangkir gara-gara ikut aksi demonstrasi, tanpa memberikan pinalti atau tindakan lainnya.
