“Transparansi Harus Jadi Prioritas”
Tujuh tahun pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih dianggap belum terbuka. Masih banyak pelaku industri dan lembaga pemerintah yang enggan melaporkan aktivitas mereka. Akibatnya, sejumlah kasus korupsi, baik di daerah maupun pusat, terkait pengelolaan sektor tambang kerap terjadi dan terungkap.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi salah satu inisiator EITI Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai lambannya progres inisiatif keterbukaan tersebut karena rendahnya komitmen pemerintah. Ia menganggap pemerintah justru tidak mentaati berbagai standar EITI. “Kalau memang tidak mau, perpresnya dicabut saja sekalian,” ujar Erry.
Peraturan Presiden No. 26/2010 yang menjadi landasan implementasi EITI di Indonesia seharusnya mendorong seluruh lembaga negara yang terkait untuk menerapkan standar-standar EITI. Erry menegaskan, transparansi merupakan kunci membangun industri. Dengan mengimplementasi EITI, komitmen pemerintah sudah terbentuk. “Bagus jika tanggung jawab mendorong transparansi dipindah dari Kemenko Perekonomian ke KPK,” ujarnya, saat ditemui Katadata di Jakarta, awal April lalu.
Apa yang membuat Anda ikut mendorong implementasi EITI di Indonesia?
Transparansi merupakan jawaban atas ketertutupan dan kecurigaan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Inisiatif keterbukaan ini bertujuan menghindari prasangka mengenai, misalnya, berapa royalti yang dibayarkan, berapa pajak yang disetorkan, berapa jumlah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), berapa dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan dipakai untuk apa saja.
Apakah kecurigaan yang muncul ini dari publik saja?
Tidak terbukanya sektor pertambangan menimbulkan kecurigaan antara berbagai pemangku kepentingan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai perusahaan tambang. Perusahaan tambang mencurigai adanya orang tertentu yang mengendalikan LSM. Kemudian pemerintah juga mencurigai perusahaan.
Skema inisiatif EITI dapat mengikis kecurigaan tersebut?
Semangatnya begitu. Kerjasama antara pemangku kepentingan penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi di sektor pertambangan, termasuk migas dan minerba. Contohnya, perusahaan A sudah membayar royalti Rp 1 juta pada 2006, Kementerian Keuangan bertugas mengecek, selanjutnya ada proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa jumlah yang dikeluarkan perusahaan dan diterima pemerintah sama.
Apakah transparansi ini juga merupakan upaya pemberantasan korupsi?
Tindakan korupsi, khususnya di minerba, banyak terjadi ketika proses penerbitan izin kuasa pertambangan. Saat itu sangat mungkin lisensi diperjualbelikan. Sedangkan transparansi lebih pada menghilangkan kecurigaan pasca perusahaan tambang beroperasi.
Bagaimana jual beli izin itu terjadi?
Saat akan membuka tambang, pengusaha harus mendapat izin dari bupati setempat. Biasanya ini marak menjelang pemilihan kepala daerah. Jadi kepala daerah akan meminta bayaran atas lisensi yang diterbitkan. Uang itu kemudian digunakan untuk membiayai kampanye.
