Akhir Juni, Batas Waktu Pertamina Rampungkan Kajian 8 Blok Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi tenggat sampai akhir bulan ini kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan kajian delapan blok minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontraknya. Kajian tersebut penting untuk memutuskan pengelolaan blok-blok itu selanjutnya.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tunggal mengatakan, seharusnya hasil kajian tersebut sudah diserahkan Pertamina bulan lalu. Namun, hingga kini kajiannya belum rampung dan Pertamina meminta perpanjangan waktu. "Kami perpanjang sampai bulan ini," kata Tunggal di Kementerian ESDM, Senin (5/6).

(Baca: 8 Blok Migas yang Akan Habis Kontrak Diserahkan ke Pertamina)

Setelah kajian rampung, pemerintah bisa menindaklanjuti dengan penandantangan kontrak baru blok-blok tersebut. Dengan adanya penandatanganan kontrak, menurut Tunggal, proses transisi sudah bisa dilakukan Pertamina dengan para kontraktor lama di masing-masing blok. 

Senada dengan Tunggal, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja juga mengatakan pemerintah menanti keputusan Pertamina hingga akhir bulan ini. "Kami lihat, kalau memang Pertamina tidak sanggup, pasti dikembalikan ke pemerintah," kata dia. Selanjutnya, pemerintah akan kembali melelang blok tersebut.

(Baca: Tak Mampu Pakai Gross Split, Pertamina Bisa Kembalikan Blok Migas)

Pada Januari lalu, pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk mengelola delapan blok migas yang akan habis masa kontraknya. Kedelapan blok migas tersebut adalah Blok Sanga-Sanga, South East Sumatera, NSO, Tengah, East Kalimantan, Ogan Komering, Tuban, dan Attaka.

Di sisi lain, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam pernah mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan waktu dari pemerintah untuk mengevaluasi masing-masing blok itu. Permintaan itu terkait dengan penerapan skema kerja sama yang baru, yakni gross split.

(Baca: Juni, Tanda Tangan Kontrak 8 Blok Migas Ditargetkan Rampung)

Untuk itu,  Syamsu memperkirakan proposal keekonomian blok itu baru diajukan ke pemerintah pada bulan ini. “Jadi baru bisa membahas akhir Juni terkait kontraknya," kata dia di Jakarta, Rabu (24/5).