Pemerintah Usulkan Harga Minyak Naik 22% Jadi US$ 55 Tahun Depan
Pemerintah mengusulkan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar 22 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Penyebabnya, kondisi geopolitik yang tidak stabil hingga tahun depan sehingga berpotensi mengerek harga minyak dunia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, ICP pada RAPBN 2018 diusulkan sebesar US$ 55 per barel. Nilainya lebih tinggi 22,2 persen dibandingkan tahun ini yang diasumsikan sebesar US$ 45 per barel.
(Baca: APBN 2017 Direvisi, Kementerian ESDM Usul Harga Minyak Tetap US$ 45)
Menurut Wiratmaja, kondisi Timur Tengah yang masih bergejolak bakal ikut meningkatkan harga minyak. "Harga minyak sudah mulai bergerak lagi kan. Jadi geopolitik itu perannya besar sekali," ujar dia dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, Kamis, (8/6).
Sementara itu, untuk asumsi target produksi siap jual minyak (lifting) pada RAPBN 2018 diusulkan sebesar 800 ribu barel per hari (bph). Jumlahnya lebih rendah dibandingkan asumsi target lifting minyak pada APBN 2017 sebesar 815 ribu bph.
Namun, pemerintah meningkatkan target lifting gas untuk tahun depan. Asumsi lifting gas pada RAPBN 2018 sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), lebih tinggi dibandingkan dalam APBN 2017 yang sebesar 1.150 mboepd.
Alhasil, jika ditotal lifting migas pada RAPBN 2018 sebesar 2.000 mboepd. Usulan ini lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN 2017 yang ditetapkan sebesar 1.965 mboepd. (Baca: Target Lifting Minyak 2018 Stagnan Berkisar 771.000 – 815.000 Bph)
Selain itu, pemerintah mengusulkan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada RAPBN 2018 sebesar 17,14 juta kiloliter (kl). Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar 16,61 juta kiloliter. Perinciannya, volume minyak tanah tetap sebesar 0,61 juta kl, dan solar 16,53 juta kl.
Menurut Wiratmaja, kenaikan volume solar subsidi pada tahun depan berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,1 persen. “Dengan proyeksi itu kami usulkan juga Solarnya akan naik," kata dia.
Adapun untuk subsidi elpiji, pemerintah mengusulkan dua opsi. Pertama, volumenya sebesar 3,740 juta ton. Skenario itu dengan catatan program subsidi elpiji tepat sasaran dilakukan serentak sejak Februari 2018. (Baca: Tekan Subsidi, Pemerintah Kaji Harga Elpiji 3 Kg Naik Rp 3.000)
Namun jika program subsidi elpiji belum bisa terlaksana, pemerintah menjalankan skenario kedua. Skenario itu dengan menetapkan kuota elpiji subsidi sebesar 6,952 juta ton. Usulan pemerintah itu masih lebih rendah jika dibandingkan volume subsidi elpiji pada APBN 2017 yang mencapai 7,09 juta ton.
