Dana Minim, Pertamina Minta Pemerintah Garansi Proyek Kilang
PT Pertamina (Persero) meminta adanya garansi mengenai proyek kilang minyak kepada pemerintah. Hal ini agar perusahaan pelat merah tersebut bisa mendapatkan pendanaan untuk meringankan perusahaan.
Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan Pertamina Arief Budiman mengatakan jaminan itu lebih baik dibandingkan harus meminta penyertaan modal negara (PMN). “Kalau garansi, mungkin. Tapi minta PMN kayaknya tidak deh, beban kami sudah banyak,” kata dia di Jakarta, Rabu (14/6).
(Baca: Harga Minyak Anjlok, Laba Pertamina Tergerus Rp 409 Miliar)
Menurut Arief, garansi itu juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Pasal 20 aturan tersebut menyebutkan beberapa alternatif fasilitas pendanaan.
Fasilitas pendanaan itu yakni PMN, kemudian laba ditahan, pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri, penerbitan obligasi oleh Pertamina dan pinjaman yang dilakukan perusahaan, baik berasal dari dalam atau luar negeri. Untuk pinjaman Pertamina. PT Pertamina (Persero) juga bisa mendapat jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun beberapa proyek kilang yang ditugaskan Pertamina adalah proyek di Bontang, Kalimantan Timur dan Tuban di Jawa Timur. Selain itu proyek lainnya berada di Cilacap , Balongan, Balikpapan dan Dumai, Jawa Barat.
Untuk menggarap proyek kilang tersebut, Pertamina membutuhkan dana sekitar US$ 36,27 miliar atau lebih dari Rp 471 triliun. Perinciannya, Kilang Balongan sebesar US$ 1,27 miliar, Kilang Balikpapan US$ 5,3 miliar, Kilang Cilacap US$ 4,5 miliar, dan Kilang Dumai US$ 4.2 miliar. Kemudian untuk kilang baru di Tuban harus menyiapkan dana US$ 13 miliar dan Kilang Bontang US$8 miliar.
Biaya Revitalisasi dan Pembangunan Kilang Nasional
