Tolak Beri Insentif, Arcandra Klaim Total & Inpex Tetap Minati Mahakam
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation tetap tertarik memiliki hak kelola di Blok Mahakam, meski tiga insentifnya ditolak. Namun, untuk besaran hak kelola, kedua perusahaan itu harus bernegosiasi dengan PT Pertamina (Persero).
Menurut Arcandra, pemerintah sudah mengirimkan surat mengenai penolakan tiga insentif yang diajukan Total dan Inpex. Ini merupakan balasan atas surat bertanggal 11 April 2017 ini ditandatangani oleh CEO Total Patrick Pouyanne dan Presiden & CEO Inpex Corporation Toshiaki Kitamura.
(Baca: Pertamina Minta Total dan Inpex Bayar Blok Mahakam Sesuai Nilai Aset)
Dalam surat itu, Total dan Inpex mengajukan perubahan klausul dalam kontrak karena dianggap tidak ekonomis lagi untuk Blok Mahakam yang sudah tua. Permintaan perubahan klausul kontrak tersebut meliputi investment credit sebesar 17%, percepatan depresiasi selama dua tahun, dan First Tranche Petroleum (FTP) yang semula sebesar 20% dari produksi kotor, dihilangkan menjadi 0%.
Adapun alasan pemerintah menolak ketiga insentif tersebut salah satunya karena bertentangan dengan regulasi. "Tiga permintaan mereka kami tolak," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Senin malam (14/8).
Namun, penolakan tersebut tidak mengurangi minat Total dan Inpex untuk tetap memegang hak kelola di Blok Mahakam. Bahkan kedua operator tersebut menyampaikan tetap ikut memiliki hak kelola tersebut.
(Baca: Pemerintah Tolak Permintaan Insentif Total dan Inpex di Blok Mahakam)
Keinginan tersebut disampaikan ketika perwakilan Inpex dan Total berkunjung ke Kementerian ESDM hari ini. Salah satu perwakilan dari pihak Total adalah , President & General Manager Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto . "Mereka tetap berminat di Blok Mahakam untuk berpartisipasi.," kata Arcandra.
Mengenai besaran hak kelola, Arcandra meminta Total dan Inpex bernegosiasi dengan Pertamina. Sebenarnya dalam surat yang dikirimkan April lalu, kedua perusahaan itu juga meminta klarifikasi pemerintah untuk bisa mendapatkan hak kelola sebesar 39%.
Namun, menurut Arcandra, untuk mengelola Blok Mahakam setelah kontrak berakhir, Pertamina harus menjadi mayoritas dan operator. "Pertamina adalah operator di Mahakam kan dia yang punya. Masa diserahkan ke Total kan enggak," kata Arcandra.
(Baca: Jonan Buka Peluang Total Kembali Jadi Operator Blok Mahakam)
Dihubungi terpisah, President & General Manager Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto mengaku pihaknya hari ini memang mendatangi Kementerian ESDM. Namun pertemuan tersebut hanya sebatas membahas perkembangan Blok Mahakam. "Meng-update tentang Mahakam, termasuk aktivitas transisi," kata dia, Senin (14/8).
