Di Depan Panglima TNI, Jokowi: Jangan Buat Gaduh dan Kontroversi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran bawahannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik dari kegadugan. Hal ini dikatakan langsung oleh dirinya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10). Hadir pula dalam sidang tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto.
Jokowi meminta bawahannya menjaga situasi saat ini dengan cara tidak melontarkan hal-hal yang membuat masyarakat bingung. Dirinya sebagai Presiden mengaku saat ini ingin menjaga ketenangan serta persatuan di tengah masyarakat. "Saya ingatkan apalagi tahun depan sudah masuk tahun politik," kata Jokowi.
Dalam pengantar sidang kabinet ini, Jokowi bahkan mengingatkan dirinya adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, serta Panglima tertinggi mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, hingga Angkatan Laut. Oleh sebab itu dia memerintahkan seluruh bawahannya fokus bersinergi dalam menjaga stabilitas.
"Tingkatkan kinerja serta prestasi dalam mendukung program pembangunan," ujarnya. (Baca: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Redup, Publik Tunggu Calon Alternatif)
Apabila dirasakan ada masalah antarlembaga, dia meminta penyelesaian permasalahan tersebut dibawa ke tingkat Menteri Koordinator (Menko). Jika solusinya tidak ditemukan di tingkat Menko, maka isu tersebut hendaknya langsung dibawa ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Namun, apabila dalam tingkat Wapres masih ada kebuntuan, dirinya akan turun tangan. "Kalau ragu-ragu agar (masalah) ini dibawa saja ke rapat terbatas," ujarnya.
Belum jelas ke arah mana teguran Jokowi ditujukan. Namun beberapa waktu lalu Jenderal Gatot melontarkan pernyataan mengenai pembelian 5.000 senjata ilegal, saat pertemuan internal bertajuk forum silaturahmi bersama para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9). Gatot pun menyatakan siap mengambil tindakan terhadap masalah tersebut.
(Baca: DPR Minta Klarifikasi Panglima TNI soal Isu Senjata Ilegal)
Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto bergerak cepat membantah tudingan Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan senjata ilegal tersebut. Dia mengatakan informasi yang disampaikan Panglima TNI tersebut tidak benar.
Wiranto menilai kurang akuratnya informasi tersebut karena adanya miskomunikasi antarlembaga negara. "Ternyata hanya ada komunikasi antar-institusi yang belum tuntas," katanya.
Karena masalah ini, Jokowi mengaku telah memanggil Gatot untuk meminta penjelasan. Pertemuan berlangsung Selasa (26/9) malam membahas pernyataan Gatot soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh lembaga non-militer.
