Di tengah upaya pembenahan sektor migas, prahara justru terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Harga minyak yang dianggap belum kembali ke nilai ekonomis menjadi beban bagi pelaku industri migas nasional. Di level global maupun nasional, pemangkasan anggaran, pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya laba perusahaan migas—bahkan tak sedikit yang merugi, menjadi “trend” 2016. Pada 11 Februari lalu, harga minyak dunia bahkan jatuh ke titik terendah dalam 13 tahun terakhir, menyentuh US$ 26,2 per barrel, sebelum kembali ke $50 pada pertengahan tahun.

(Baca: Banjir Pasokan, Harga Minyak Indonesia Januari 2016 Tumbang)

Beratnya himpitan di sektor ini memunculkan usulan agar pemerintah memberi insentif dan kepada pelaku industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, krisis di sektor migas tak hanya akibat jatuhnya harga. Di Indonesia, hal ini juga disebabkan oleh desain kebijakan yang tidak mendukung berkembangnya sektor terebut. Oleh sebab itu, Darmin menjanjikan reformasi kebijakan untuk menggairahkan kembali industri migas nasional.

(Baca: Menteri Darmin Bersiap Bereskan Sektor Migas)

Di tengah upaya pembenahan sektor migas, prahara justru terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah Sudirman Said didepak dari jabatan menteri, tak sampai hitungan bulan penggantinya, Ancandra Tahar dicopot karena memiliki paspor Amerika Serikat. Sempat dijabat oleh Plt, Luhut Pandjaitan selama dua bulan, pos Menteri ESDM ditempati oleh Ignatius Jonan. Adapun Archandra ditunjuk sebagai wakil menteri.

(Baca: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Jonan dan Arcandra Pimpin ESDM)

Artikel Terkait
“Produksi migas Pertamina yang tumbuh signifikan di atas 8%, menunjukkan kuatnya komitmen perusahaan untuk terus mendukung ketahanan energi nasional,” kata Adiatma.