Subsidi Energi Naik Agar Konsumsi Masyarakat Tak Menurun Cepat

Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian - Martha Ruth Thertina
28 Agustus 2017, 18:17
Suahasil Nazara
Katadata | Arief Kamaludin

Presiden Joko Widodo tetap akan menerapkan kebijakan belanja yang ekspansif memasuki tahun keempat pemerintahannya pada tahun 2018. Hal itu tercermin dari nota keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja negara (RAPBN) 2018 yang dibacakan oleh Presiden di depan sidang paripurna DPR, Rabu (16/8) pekan lalu. Infrastruktur tetap mendapat porsi besar dalam anggaran tersebut.

Meski begitu, pemerintah juga berupaya terus menekan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat dengan memperbesar dana bantuan sosial dan subsidi. Hal tersebut tentu berdampak terhadap kenaikan belanja yang berujung pada membengkaknya defisit anggaran dan harus ditutup dengan menambah utang.

Advertisement

"Ada implikasi kenaikan subsidi terhadap anggaran," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan Katadata, Metta Dharmasaputra, Martha Ruth Thertina, dan Miftah Ardhian, usai konferensi pers RAPBN 2018 di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu malam (16/8) pekan lalu. Berikut petikan wawancaranya seputar strategi anggaran pemerintah tahun ini dan tahun depan

Bagaimana peluang meraih pertumbuhan ekonomi 6% seperti target pemerintahan Presiden Jokowi?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami tren turun sejak 2011, setelah comodity boom (lonjakan harga komoditas). Anda bayangkan kalau trennya sudah turun 5-6 tahun, usaha yang paling berat adalah mengubah tren 5-6 tahun itu.

Tren itulah yang berhasil kami ubah di 2016. Jadi, di 2015 belum berhasil di angka 4,9 persen (pertumbuhan ekonomi) tetapi di tahun 2016 berhasil naik ke angka 5,0 persen, ini trennya belok. Tren belok ini adalah momentum yang sangat besar. Kami perkirakan trennya akan naik terus tetapi dengan syarat harus benar bikin kebijakannya. Karena itulah, dari 2015 kebijakannya membangun infrastruktur.

Di samping infrastruktur harus ada proporsi yang cukup serius untuk perlindungan sosial dalam bentuk transfer, asuransi sosial, subsidi, dan lain sebagainya. Makanya, pengumuman (RAPBN 2018) yang paling baru Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah pesertanya ditambah dari semula 6 juta menjadi 10 juta keluarga. 10 juta keluarga itu cukup besar karena sudah meliputi kelompok rumah tangga yang sedikit di atas garis kemiskinan.

Apa komponen lain dalam APBN untuk mendorong ekonomi? 

Di anggaran pemerintah sejak 2-3 tahun ini sudah ada pula dana desa, yang tahun ini dianggarkan Rp 60 triliun dan tahun depan juga Rp 60 triliun. Kalau kami bandingkan dengan PKH yang sebesar Rp 17 triliun tahun depan, berarti dana desa itu tiga kali lipatnya PKH. Harusnya, dampaknya itu besar. Sekarang tinggal bagaimana kita membelanjakan uang Rp 60 triliun itu.

Sekarang kami lihat pemakaiannya, ada hasilnya enggak di desa. Ada infrastruktur tidak yang dibangun, menjadi pemberdayaan atau tidak. Ini yang mau kami pastikan terus.

Ada kenaikan subsidi energi dalam RAPBN 2018. Apakah pergeseran kebijakan subsidi energi ini terkait tahun politik pada 2018?

Memang akan ada peningkatan subsidi energi karena melihat kondisi ekonomi yang kita hadapi. Awal tahun ini, pemerintah melakukan pengurangan subsidi kepada pengguna listrik 900 VA dan naratifnya adalah kami mencoba membuat penerima subsidi 900 VA lebih tepat sasaran.

Caranya  melakukan penyisiran dan memindahkan mereka yang dianggap mampu ke tarif  non-subsidi. Dengan cara seperti itu, sudah berhasil dipindahkan kalau tidak salah 17-18 juta pelanggan dari tarif listrik bersubsidi.

Tapi kami juga melihat di tahun ini, kondisi ekonomi – ada yang bilang lesu, belum pulih, shifting, wait and see. Kondisi ini membuat bagaimana pemerintah yang paling penting adalah kondisi ekonominya. Karena itu, diputuskan oleh pemerintah tidak ada penyesuaian harga BBM sampai kuartal III, dan tidak ada kenaikan tarif listrik sampai akhir tahun. Di situlah kami yakin, daya beli masyarakat tidak akan tergerogoti lagi.

Apakah sudah terlihat hasil dari kebijakan itu?

Inflasi mulai turun year on year-nya (secara tahunan), kami berharap di Agustus bisa lebih turun lagi. Tapi memang di sisi lain, ada implikasi kenaikan anggaran subsidi terhadap anggaran.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement