Pemerintah Targetkan Penataan Pura Agung Besakih Rampung pada 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargerkan penataan kawasan cagar budaya Pura Agung Besakih, Bali rampung pada tahun depan. Proyek yang memakan anggaran Rp 1 triliun itu akan digarap mulai awal 2021 dan diperkirakan selesai pada tahun yang sama.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pekerjaan proyek itu merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat. Pura ini adalah aset nasional yang harus diperhatikan bersama.
"Pemerintah Pusat akan membangun kawasan parkir di Manik Mas seluas 52 ribu meter persegi, kemudian menata kawasan Becingah dan Manik Mas dengan luas 12.287 meter persegi, totalnya sekitar Rp 500 miliar," kata Basuki melalui siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Kamis (6/8).
Berdasarkan rencana pembangunan. akan ada sembilan item paket pekerjaan untuk penataan kawasan itu. Saat ini, telah diselesaikan studi kelayakan (FS) dan untuk desain akan dikerjakan dengan metode rancang bangun untuk mempercepat pelaksanaan. Basuki memastikan penataan kawasan Pura Besakih akan memperhatikan adat istiadat serta kearifan lokal budaya Bali.
Tak hanya itu, tempat ibadah yang ada dalam kawasan itu juga tak akan diubah untuk menjaga kesakralan Pura. "Karena luasan kawasannya sudah lebih dari 10.000 meter peesegi dan juga lokasinya sebagai destinasi wisata sekaligus cagar budaya, maka akan dilengkapi juga dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster berharap penataan kawasan Pura Besakih dapat selesai sebelum 2022, mengingat akan ada upacara besar Maribu Bhumi pada tahun tersebut. Sehingga niat orang berdoa dan beribadah bisa dilakukan nyaman.
"Tujuan utama program penataan kawasan suci Besakih ini agar bisa mengakomodir umat Hindu di Bali dan Indonesia yang hadir dalam upacara agama," kata dia.
Adapun lokasi wisata di Bali telah mulai dibuka untuk wisatawan domestik sejak akhir Juli lalu yang diikuti oleh pembukaan untuk wisatawan asing pada bulan September mendatang. Terkait hal itu, pemerintah yakin Bali bakal tetap aman dari penyebaran virus corona meski membuka kembali pariwisatanya. Ada beberapa faktor yang membuat Pulau Dewata dianggap bisa dibuka lagi tanpa perlu mengkhawatirkan Covid-19.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monarfa Suharso Monoarfa mengatakan faktor pertama adalah pencegahan Covid-19 berbasis komunitas di Bali sudah cukup ketat. Sistem tersebut dibangun dengan melibatkan petugas keamanan adat atau pecalang.
“Jadi kalau ada seseorang yang terkena corona, mereka bisa mengatasi, antisipasinya cepat,” kata Suharso dalam diskusi virtual, Selasa (4/8).
Faktor kedua adalah warga Bali cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan terutama mengunakan masker ketika beraktivitas. Hal ini karena masyarakat menyadari bahwa mereka akan rugi jika tak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
“Jadi mereka sekarang sudah dengan tingkat kehati-hatian yang bagus,” kata Suharso.
Ketiga, standar fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Dewata cukup memadai lantaran sudah jadi destinasi bertaraf internasional. Dengan demikian, warga atau turis yang terkena corona bisa dirawat dengan baik ketika berada di sana.
Pandemi Covid-19 memukul perekonomian Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. Pada Mei, kunjunga Wisatawan Mancenegara ke Pulau Dewata bahkan hanya 36 orang, turun drastis dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 486.602 kunjungan.
