Kemenkeu: RI Butuh Rp 28.223 Triliun untuk Capai Nol Emisi Karbon
Kementerian Keuangan menghitung butuh anggaran mencapai Rp 28.223 triliun agar Indonesia mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan di luar keuangan negara lantaran Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejauh ini hanya dapat menutupi sepertiga kebutuhan dana tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengatakan, ndonesia butuh anggaran Rp 3.779,63 triliun untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030 berdasarkan hitungan National Determine Contribution (NDC) Mitigation Roadmap.
"Kalau bicara total kebutuhan dari net zero emission 2060, itu hampir tujuh kali lipat dibandingkan NDC yang 2030. Jadi secara totalnya, kami sedang menyelesaikan hitungan dalam dokumentasi Climate Change Fiscal Framework, kebutuhanya sekitar Rp 28.223 triliun," kata Joko dalam sebuah diskusi daring, Kamis (9/6).
Joko menjelaskan, mayoritas dari kebutuhan pendanaan tersebut untuk sektor energi dan transportasi yang mencapai Rp 26.601 triliun atau 94% dari total kebutuhan dana. Sisanya, dibutuhkan dana untuk penanganan sampah sebesar Rp 829 triliun, Industrial Processes and Product Use (IPPU) sebesar Rp 730 triliun, kehutanan Rp 70 triliun dan pertanian Rp 1,4 triliun.
Adapun kebutuhan anggaran yang besar tersebut tidak sanggup dipenuhi sepenuhnya melalui uang negara atau APBN saja. Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah mulai memperkenalkan climate budget tagging atau penandaan jenis belanja yang mendukung target perubahan iklim sejak beberapa tahun terakhir. Jika diakumulasikan, pendanaan dari APBN tersebut tidak lebih dari 34% dari total kebutuhan tiap tahun.
"Gapnya hampir 66% , ini yang harus kemudian kita tutup bersama, makanya pencapaian target NDC pada 2030 dan net zero 2060 itu bukan menjadi pekerjaan pemerintah semata, kita harus bisa mengajak seluruh pemangku kepentingan," kata Joko.
Selain itu, Joko juga mengatakan pihaknya telah mendorong skema pendanaan kreatif salah satunya melalui penerbitan Green Sukuk baik di pasar global maupun domestik. Pemerintah RI sudah menerbitkan green sukuk setiap tahunnya sejak 2018 di pasar internasional. Selama empat tahun sampai 2021, total penerbitan green sukuk di pasar internasional sudah mencapai US$ 3,5 miliar.
Belanja perubahan iklim yang sudah digelontorkan pemerintah lewat APBN pada tahun lalu mencapai Rp 112,74 triliun. Nilainya naik Rp 40,3 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya serta mencapai 4% dari total belanja negara tahun lalu. Catatan Kementerian Keuangan, alokasi belanja untuk perubahan iklim dalam lima tahun terakhir sejak 2016 telah mencapai Rp 562,68 triliun.
