Target Pengangguran Tahun Depan Naik hingga 9,1%, Kemiskinan 9,2%-9,7%
Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran mencapai 7,7% hingga 9,1% dan tingkat kemiskinan antara 9,2% hingga 9,7% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78%, sedangkan angka pengangguran pada Februari 2020 tercatat 4,99%.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan sasaran itu menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem dengan tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379. "Serta indeks pembangunan kualitas manusia di kisaran 72,78-72,95," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam RAPBN 2021, belanja negara dipatok Rp 2.747,5 triliun yang secara keseluruhan bisa mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahun depan. Belanja tersebut mencakup dukungan perlindungan sosial dengan anggaran Rp 419,3 triliun.
Belanja pemerintah akan diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat dengan program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja.
Kemudian, melalui dorongan program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population. Lalu, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
Jokowi menyebut reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting. "Terutama dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024," kata dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin mencapai 26,42 juta orang pada Maret 2020. Jumlah tersebut setara dengan 9,78% penduduk RI. Angka ini meningkat dibandingkan September 2019 sebesar 9,22%.
