PSBB Bakal Berdampak pada Lelang Surat Utang Pemerintah Besok
Pemerintah akan kembali melelang surat berharga syariah negara atau sukuk pada Selasa (15/9) dengan target indikatif sebesar Rp 8 triliun. Namun, target lelang tersebut kemungkinan sulit tercapai lantaran imbal hasil surat utang pemerintah yang menanjak akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar lebih ketat mulai hari ini.
Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri surat perbendaharaan negara - syariah atau SPN-S dan project based sukuk atau PBS. "Lelang dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya seperti dikutip Katadata.co.id, Senin (14/9).
Dari keseluruhan seri, PBS-025 yang memiliki kupon paling tinggi yakni 8,375%. Seri tersebut akan jatuh tempo pada 15 Mei 2033. Sementara, seri dengan tenor terpanjang yaitu PBS-028 yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2046. PBS-028 memiliki bunga 7,75%.
Dengan imbalan 6,625%, PBS-026 akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024. Sedangkan, PBS-027 memiliki bunga 6,5% yang berakhir pada 15 Mei 2023.
Sedangkan, SPN-S 02032021 jatuh tempo pada 2 Maret 2021. Tingkat kupon seri itu diskonto.
Alokasi pembelian non-kompetitif untuk seri SPN-S yaitu 50% dari jumlah yang dimenangkan. Untuk seluruh seri PBS, alokasinya 30%.
Underlying asset lelang kali ini merupakan proyek atau kegiatan dalam APBN tahun 2020 dan Barang Milik Negara. Adapun peserta lelang kali ini yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Permata, Bank Panin, Bank HSBC Indonesia, Bank OCBC NISP, Standard Chartered Bank, dan Bank CIMB Niaga.
Kemudian, Maybank Indonesia, Citibank , BNI Syariah, BCA, Deutsche Bank AG, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Bahana Sekuritas. Keseluruhan bank tersebut merupakan dealer utama. Peserta lainnya yakni Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia.
Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan imbal hasil alias yield SBN cenderung mengalami kenaikan akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta. Melansir laman ibpa.co.id, yield SBN tenor 10 tahun saat ini ada di level 7,09%. terus menanjak dari level kemarin 7,05%.
Dengan demikian, menurut Nico, total serapan pemerintah dari lelang esok hari tak akan lebih dari Rp 10 triliun meski penawaran yang masuk mencapai lebih dari Rp 50 triliun. Dengan risiko yang kini meningkat, pelaku pasar dan investor tentu akan meminta imbal hasil lebih tinggi. "Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam penyerapan," kata Nico kepada Katadata.co.id, Senin (14/9).
Namun, Analis Obligasi Mandiri Sekuritas Handy Yunianto memperkirakan target pemerintah dalam lelang esok tetap akan terpenuhi meski pasar keuangan sedang dilanda sentimen pemberlakuan PSBB DKI Jakarta. Apalagi, BI akan menjadi standby buyer selama lelang pemerintah.
Handy menilai PSBB kali ini felatif lebih longgar dibanding PSBB awal, meski lebih ketat dibandingkan PSBB transisi. "Overall, investor seyogyanya tidak surprise," ujar Handy kepada Katadata.co.id di waktu yang berlainan.
Pada lelang dua pekan lalu, pemerintah menyerap Rp 9,5 triliun dari lelang sukuk negara. Padahal, tawaran yang masuk adalah Rp 38,32 triliun.
Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat total utang pemerintah hingga Juli 2020 sebesar Rp 5.434,86 triliun atau sebesar 33,63% terhadap produk domestik bruto. Angka ini naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 4.603,62 triliun atau 29,51% terhadap PDB Indonesia.