Pinjaman Pemerintah Kerek Utang Luar Negeri jadi Rp 5.885 Triliun
Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri akhir November 2020 mencapai US$ 416,6 miliar atau setara Rp 5.885 triliun mengacu kurs JISDOR periode yang sama. Posisi utang tersebut meningkat 3,9% dibandingkan US$ 401,4 miliar, terutama didorong oleh kenaikan penarikan neto ULN pemerintah.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah. "Posisi ULN RI terdiri dari ULN sektor publik sebesar US$ 206,5 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 210,1 miliar," kata Erwin dalam keterangan resminya, Jumat (15/1).
ULN pemerintah tumbuh 2,5% secara tahunan menjadi sebesar US$ 203,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2020 sebesar 0,3% seiring kepercayaan investor yang terjaga. Utang pemerintah, mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi mencapai 23,8% dari total ULN, sektor konstruksi 16,6%, sektor jasa pendidikan 16,6%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,8%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,2%.
Sementara itu, ULN swasta tumbuh melambat dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir November 2020 tercatat 5,2% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 6,4%. Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan dari 8,3% pada Oktober 2020 menjadi 7,2%. ULN lembaga keuangan juga mencatat kontraksi 1,4%.
Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian.
Kendati demikian, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto pada akhir November 2020 sebesar 39,1%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,8%. Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat, menurut BI, juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,3% dari total ULN.
Direktur Riset Center Of Refom on Economics Piter Abdullah Redjalam memperkirakan utang luar negeri akan kembali meningkat pada Desember 2020.Meski begitu, kenaikannya tidak begitu drastis. Hal ini karena sebagian besar defisit APBN dibiayai utang domestik, termasuk melalui skema burden sharing dengan BI.
"Defisit APBN yang melebar membutuhkan pembiayaan utang sangat besar di mana sebagian kecilnya dibiayai dengan ULN," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Jumat (15/1).
Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah pusat naik Rp 1.096,34 triliun dari Rp 4.814,3 triliun pada November 2019 menjadi Rp 5.910,64 triliun per akhir November 2020. Peningkatan terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Jika dibandingkan bulan lalu, utang pemerintah pusat juga naik Rp 32,93 triliun dari Rp 5.877,71 triliun. "Dengan demikian, rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 38,13%," demikian tertulis dalam dokumen APBN KiTa edisi Desember 2020 yang dirilis Rabu (23/12).
Utang pemerintah pusat semakin didominasi dalam bentuk SBN yang jumlahnya mencapai 83,9% dari total komposisi utang atau sebesar Rp 5.085,04 triliun. Hal ini menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan.
Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp 825,59 triliun atau 16,1%. Pinjaman terdiri dari dalam negeri RP 11,55 triliun dan luar negeri Rp 814,05 triliun. Pinjaman luar negeri berasal dari bilateral Rp 311,31 triliun, multilateral Rp 460,32 triliun, serta bank komersil Rp 42,42 triliun.
