Pemerintah Pungut Pajak Digital Rp 2,25 T Lewat Netflix hingga Zoom

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) digital mencapai Rp 2,25 triliun hingga 16 Juni 2021. Pajak digital dipungut oleh 50 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), di antaranya Netflix, Viu, Zoom, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penyetoran PPN PMSE tersebut terdiri dari setoran tahun lalu sebesar Rp 731,4 miliar dan Rp 1,52 miliar pada tahun ini. "Ini adalah PPN dari produk digital seperti streaming dan lain-lain,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (28/5).

Hingga Juni 2021, menurut dia, terdapat 75 PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Secara perinci, terdapat enam penunjukan pada Juli 2020, 10 penunjukan pada Agustus 2020, 12 PMSE pada September 2020, delapan pada Oktober 2020, dan 10 pada November 2020. Kemudian, enam penunjukan pada Desember 2020, dua perusahaan pada Januari 2021, empat pada Maret 2021, delapan PMSE masing-masing pada April dan Mei 2021, serta dua penunjukan pada Juni 2021.

Sri Mulyani mengatakan era digital saat ini ada di depan mata. Untuk itu, pemerintah berupaya menciptakan kesetaraan pemungutan PPN antara produk digital di  dalam dan luar negeri. 

Kesetaraan pemungutan PPN bertujuan meningkatkan pemasukkan pajak di Indonesia. Apalagi, penerimaan pajak  menjadi tulang punggung pendapatan negara. 

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga Mei 2021 mencapai Rp 459,6 triliun,naik 3,4% secara tahunan setelah terkontraksi sejak awal tahun ini. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pajak penghasilan (PPh) 26 yakni 15,93% pada periode Januari- Mei 2021.

Pertumbuhan juga tercatat pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar 14,64% dan PPN dalam negeri (DN) sebesar 8,85%. Selain itu, penerimaan PPh 21 juga tumbuh 4,34%.