Sri Mulyani Sentil Daerah PPKM, Dana Pemda Mengendap Rp 190 T di Bank
Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan pada Juni tahun ini mencapai Rp 190 triliun. Jumlahnya naik dibandingkan bulan sebelumnya Rp 172 triliun. Realisasi belanja daerah untuk penanganan Covid-19 yang rendah menjadi salah satu penyebab menumpuknya dana Pemda di perbankan.
"Kalau dibandingkan Juni tahun lalu ini masih relatif lebih rendah, karena jumlahnya Rp 196 triliun." kata Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (21/7).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sri Mulyani menyoroti kinerja realisasi anggaran daerah untuk bantuan sosial dan insetif usaha bagi warga terdampak Covid-19 yang masih rendah. Realisasinya hingga 20 Juli baru mencapai 18,5%, atau Rp 4,7 triliun dari pagu Rp 25,46%.
"Padahal ini banyak juga daerahnya ada di zona PPKM level 4 yang membutuhkan restriksi dari pergerakan masyarakat dan pasti memukul kondisi ekonomi masyarakat," kata Sri Mulyani.
Anggaran daerah tersebut terdiri atas Rp 12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp 13,35 triliun anggaran pemberdayaan ekonomi. Pada pos anggaran perlindungan sosial, realisasinya baru mencapai Rp 2,3 triliun atau 19,2% dari pagu. Sedangkan anggaran pemberdayaan ekonomi baru terealisasi Rp 2,4 triliun atau 17,8% dari pagu.
"Kami berharap pemda segera merealisasi bantuan sosial untuk menambah apa yang sudah diberikan pemerintah pusat," katanya.
Bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekononomi, antara lain berupa bansos Rp 6,9 triliun. pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial sebesar Rp 5,2 triliun, pemberdayaan UMKM Rp 2,3 triliun serta subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi Rp 11 triliun.
