Sri Mulyani Curhat Peliknya Dana PEN, Terutama Soal Vaksinasi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran bukan sesuatu yang mudah. Ia pun bercerita peliknya pengelolaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), terutama terkait dengan vaksinasi Covid-19.  

"Informasi itu kompleks, tidak hanya data. Coba lihat bagaimana informasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN. Kemenkeu mencoba membuatnya dalam bentuk platform untuk dapat dilihat publik," ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8). 

Ia menjelaskan, penyajian informasi publik anggaran penanganan Covid-19 dan PEN menghadapi tantangan karena data sangat dinamis dan berubah-ubah. Hal ini memicu reaksi beragam dari masyarakat.  Apalagi, proses penganggaran juga sangat kompleks. Ia mencontohkan, anggaran vaksinasi yang harus disusun saat pemerintah belum mendapatkan kepastian harga vaksin. 

Saat itu, pemerintah harus mulai mengalokasikan anggaran sambil bernegosiasi dengan produsen vaksin. Anggaran harus tersedia untuk pengadaan 350 juta dosisi vaksin Covid-19 yang harus disuntikkan kepada 70% penduduk Indonesia demi mencapai herd immunity.

"Ketika data diinformasikan ke pubik, orang punya pikiran berbeda-beda dan timbul pertanyaan, misalnya kenapa ada perbedaan harga pembelian vaksin. Padahal, sebenarnya ini tidak apple to apple," kata dia.

Ia menjelaskan, biaya vaksinasi sangat beragam. Ini lantaran pemerintah membeli vaksin dalam bentuk vaksin jadi dan bahan baku vaksin atau bulk. Selain itu, ada biaya yang berbeda dalam proses distribusi, antara lain karena kebutuhan penyediaan alat pendingin untuk menyimpan vaksin. 

Kompleksitas anggaran PEN, menurut dia, juga muncul karena anggaran pada satu klaster dapat disalurkan menggunakan mekanisme atau oleh institusi yang berbeda-beda. Sri Mulyani mencontohkan, proses tracing, testing dan treatment (3T) dan vaksinasi dibayarkan melalui BNPB dan dibelanjakan oleh Kementerian Kesehatan. Namun,  transfer ke puskesmas dilakukan melalui daerah.