Pajak Sembako dan Tax Amnesty Jilid II Masih Masuk Pembahasan RUU KUP
Pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sembako dan pelaksanaan program peningkatan kepatuhan pajak atau tax amnesty jilid II yang menuai beragam kritik dan sempat dikabarkan batal masuk dalam RUU KUP masih menjadi poin usulan pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, perluasan basis pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi salah satu upaya pemerintah mereformasi perpajakan melalui RUU KUP. Ini antara lain dilakukan dengan mengeluarkan kategori bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan yang saat ini dikecualikan dari objek PPN.
Meski demikian, ia memastikan, bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan yang dikonsumsi masyarak at banyak akan dikenakan PPN dengan tarif lebih rendah dari normal, bahkan berpeluang mendapat pembebasan tarif.
"PPN hanya akan dikenakan untuk barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi misalnya, beras atau daging berkualitas khusus yang biasanya berharga mahal," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Senin (13/9).
Pengenaan PPN juga tidak akan dikenakan pada jasa kesehatan yang ditanggung oleh sistem jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan. Sri Mulyani mencontohkan, jenis layanan kesehatan yang mungkin akan dikenakan PPN adalah jasa klinik kecantikan dan estetika atau operasi pelastik yang bersifat nonesensial.
Ia juga menjelaskan, PPN untuk jasa pendidikan hanya akan diterapkan untuk jasa yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan komersial. Ini mencakup lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
"Dengan demikian, madrasah dan lain-lain tentunya tidak akan dikenakan dalam skema PPN ini," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, jenis barang dan jasa yang masih dipertahankan untuk bebas PPN yakni, jasa yang sudah menjadi objek PDRP seperti restoran, hotel, parkir dan hiburan. Kemudian, jenis aset seperti uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara dan surat berharga juga dibebaskan dari PPN. Jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain, serta jasa penceramah juga bebas PPN.
Sri Mulyani berencana mengubah skema pungutan PPN dari satu tarif menjadi multitarif dengan rentang 5% hingga 25%. Semenara tarif PPN yang berlaku umum akan dinaikkan dari 10% menjadi 12%.
"Pengenaan multitarif dilakukan untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak," kata dia.
