Kemenkeu: 52% Peserta Kartu Prakerja Berasal dari Desa
Pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun depan. Keputusan ini sejalan dengan berbagai manfaat yang telah diberikan. Salah satunya, berhasil menjangkau jutaan penerima manfaat yang berasal dari desa.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, jumlah peneriman manfaat dari program Kartu Prakerja sudah mencapai 12 juta orang hingga 30 September 2021.
"Berdasarkan survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja kepada 7,2 juta penerima manfaat, menunjukkan 52% di antaranya tinggal di pedesaan," kata Febrio dalam Webinar Diseminasi Hasil Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja yang digelar Katadata.co.id, (Rabu (1/12).
Survei juga menunjukkan mayoritas atau 85% dari mereka belum pernah memperoleh pelatihan seumur hidupnya. Dari sisi gender, 49% di antaranya merupakan peserta perempuan dan 3,6% dari mereka merupakan penyandang disabilitas.
"Survei yang dilakukan Ipsos juga menunjukkan, persepsi masyarakat mengenai bansos selama pandemi ini paling bermanfaat adalah program kartu Prakerja, dari sekian banyak program perlindungan sosial lainnya," kata Febrio.
Survei perusahaan riset Ipsos yang dirilis Agustus lalu menunjukkan, 53% dari responden menyatakan puas dengan berbagai bantuan sosial yang telah digelontorkan pemerintah selama pandemi. Survei menunjukkan, tiga program yang dinilai paling bermanfaat antara lain, Kartu Prakerja 35%, subsidi listrik 26% dan kuota internet bagi guru dan siswa sebesar 25%. Survei ini dilakukan kepada 500 warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas selama periode 16-24 Juni 2021.
Pemerintah menyediakan anggaran Rp 21,2 triliun khusus untuk program kartu pra kerja pada tahun ini. Anggarannya naik dua kali dari semula Rp 10 triliun kemudian digandakan menjadi Rp 20 triliun. Adapun outputnya yakni kepada 5,97 juta orang penerima.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal ketiga tahun ini, realisasi dari Kartu Prakerja sudah mencapai 99,7% dari pagu atau Rp 21,15 triliun. Kartu prakerja menjadi program yang realisasinya paling cepat dibanding bantuan sosial lainnya.
Febrio mengatakan, pemerintah masih akan melanjutkan program kartu prakerja tahun depan. Program ini masuk dalam salah satu dari tujuh program prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, yakni di dalam reformasi program perlindunga sosial.
Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun khusus tahun depan. Adapun 4,3% diantaranya atau Rp 11 triliun akan dipakai untuk program Kartu Prakerja.
"Pada tahun 2022 kartu prakerja masih terus dilanjutkan skema pelaksanannaya bersifat semi bansos tapi tetap dilakukan dan bersifat reguler, akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif," kata Febrio.
