Sri Mulyani Kebut Realisasi Dana PEN Rp 211 T di Sisa Dua Pekan 2021
Kementerian Keuangan melaporkan masih terdapat anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 211,17 triliun yang belum terserap hingga 17 Desember 2021 dari total pagu Rp 744,7 triliun. Pos belanja yang serapannya paling kecil yakni dukungan UMKM dan korporasi serta kesehatan.
"Kami lihat, tinggal dua minggu lagi dan masih ada lebih dari Rp 210 triliun belum terbelanjakan dalam PEN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (21/12).
Dari lima klaster dalam PEN, belanja kesehatan, serta dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi mencatat serapan paling kecil. Berdasarkan data hingga 17 Desember 2021, anggaran kesehatann baru terpakai Rp 147,44 triliun atau 68,6% dari pagu Rp 214,96 triliun.
Anggaran kesehatan yang sudah dibelanjakan ini digunakan untuk sejumlah keperluan, seperti pembanguan rumah sakit darurat, pembagian paket obat, hingga pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Selain itu, anggaran kesehataan juga digunakan untuk biaya perawatan sebanyak 784 ribu pasien Covid-19, pembayaran insentif kepada 1,42 juta tenaga kesehatan, santunan kematian untuk 571 nakes, serta pengadaan 304 juta dosis vaksin.
Selain belanja kesehatan, serapan anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi juga masih minim. Realisasi untuk klaster ini baru mencapai Rp 74,36 triliun atau 45,8% dari pagu tahun ini Rp 162,4 triliun.
Dari anggaran yang sudah terealisasi, pemerintah telah menyalurkannya dalam bentuk bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) kepada 12,8 juta usaha, IJP untuk 2,45 juta UMKM dan 49 korporasi. Pemerintah juga telah memberi subsidi bunga KUR untuk 7,35 juta debitur dan non-KUR kepada 6,76 juta debitur serta penyaluran bantaun PKL kepada 1 juta usaha.
Meski demikian, tiga klaster lain mencatat realisasi di atas 70%. Program prioritas dengan pagu anggaran Rp 117,94 triliun sudah terealisasi 74,2% atau Rp 87,47 triliun. Anggaran perlindungan sosial terserap 86,4% dari pagu atau mencapai Rp 161.17 triluun, sedangkan anggaran untuk insentif dunia usaha sudah terserap 100% dari pagu Rp 62,83 triliun.
Adapun output dari belanja di klaster ini berupa dukungan untuk proyek padat karya yang memempekerjakan 1,67 juta pekerja, dukungan untuk sektor pariwisata, dukungan untuk ketahanan pangan serta pemberian fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun melalui PT SMI.
Sementara manfaat dari belanja program perlinsos ini mencakup, penyaluran bantuan PKH kepada 10 juta keluarga dan kartu sembako kepada 18 jut juta Keluarga. Penyaluran kartu prakerja mencapai 5,96 juta orang, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, subsidi listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan subsidi upah kepada 7,84 juta pekerja, serta beberapa bansos lainnya.
"Insentif usaha yang sudah digunakan keseluruhannya diberikan dalam bentuk berbagai insentif perpajakan yang dinikmati masyarakat, UMKM hingga perusahaan," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, beberapa fasilitas perpajakan yang diberikan antara lain, PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, PPN DTP properti, PPnBM mobil dan PPN dalam negeri sewa outlet.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan K/L guna memaksimalkan realisasi PEN di akhir tahun ini. "Kalaupun mereka yang tidak mampu (merealisasikan) maka akan dikembalikan dananya ke APBN," ujar dia.
Pemerintah masih akan melanjutkan program PEN tahun depan dengan alokasi Rp 414 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang dialokasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 744,77 triliun.
Program PEN tahun depan akan lebih ramping dibanding tahun ini yang memiliki lima klaster. Hanya terdapat tiga klaster anggaran, yakni belanja kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.
