Cerita Sri Mulyani di Balik Penyusunan APBN Tahun Pemilu
Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden baru akan digelar kembali pada 2024 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan bagaimana skema penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di periode transisi pemerintahan tersebut.
Sri Mulyani muncul dalam siniar dengan youtuber Deddy Corbuzier yang ditayangkan Kamis (6/1). Dalam perbincangan tersebut, bendahara negara itu menjelaskan bagaimana proses penyusunan APBN saat tahun Pemilu.
"Jokowi kan selesainya di bulan Oktober 2024, jadi UU APBN dibuat untuk presiden selanjutnya tetapi yang bikin pemerintahan sebelumnya," kata Sri Mulyani dikutip Jumat (7/1).
Deddy kembali menanyakan terkait kemampuan anggaran yang disiapkan untuk mendukung berbagai janji kampanye dari presiden terpilih. Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan APBN di periode tersebut dibuat dengan skema baseline budget.
Baseline budget juga pernah dibuat untuk APBN 2015. Saat itu terjadi transisi dari masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi. Pada masa itu, APBN sudah dirancang sejak tahun 2014 karena Jokowi baru resmi menjabat mulai 20 Oktober 2014 atau setelah RUU APBN dibahas DPR.
Dokumen Budget in Brief APBN 2015 menjelaskan, penyusunan baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekalipun sudah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya, APBN tetap memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian.
"Kalau terjadi pemilu di mana pemerintahan berikutnya belum ditetapkan, kita bikin budgetnya yang basic saja, begitu pemerintahan baru, dia bisa modifikasi budgetnya tetapi itu harus ngomong sama parlemenya dulu," kata Sri Mulyani.
Perempuan yang akrab dipanggil Ani ini juga menceritakan pengalaman pertamanya menyusun APBN di awal-awal era demokrasi yakni pada 2005. Saat itu, Pemilu rutin lima tahun sekali baru digelar pertama kali.
"Makanya waktu itu saya coba tanya ke Australia. Saya tanyakan bagaimana mereka akan mengatur budgetnya waktu terjadi transisi atau Pemilu, maka muncu lah yang disbeut baseline budget," kata Sri Mulyani.
Penyusunan APBN biasanyaa akan dimulai dengan pembacaan nota keuangan oleh Presiden sehari sebelum peringatan HUT 17 Agustus. RUU APBN kemudian diserahkan ke DPR dan disahkan sebelum penutupan tahun, biasanya di kuartal ketiga. Sementara itu, dalam pemilu mendatang 2024, masa jabatan Presiden Jokowi baru akan berakhir di akhir Oktober. Ini berarti RUU APBN kemungkinan sudah disahkan di DPR sebelum presiden baru menjabat.
Adapun jadwal Pilpres mendatang masih belum jelas. Masih ada beda pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan digelar 21 Februari 2024, dengan pemerintah melalui Kemenko Polhukam pada 15 Mei.
