Sri Mulyani Catat Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 81 T
Kementerian Keuangan mencatat, anggaran perlindungan sosial hingga Maret 2022 terealisasi Rp 81 triliun. Ini terdiri dari realisasi anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 22,6 triliun dan non-PEN atau regular Rp 58,3 triliun.
“Realisasi belanja perlindungan sosial lebih rendah dibandingkan tahun lalu Rp92,7 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (2o/4).
Ia menjelaskan, belanja perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN sebesar Rp 22,6 triliun direalisasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp18,7 triliun, non K/L Rp0,8 triliun dan TKDD Rp3,1 triliun.
Sementara itu realisasi belanja perlindungan sosial yang regular atau tidak masuk dalam program PEN sebesar Rp58,3 triliun hanya dilakukan oleh K/L Rp19,8 triliun dan non K/L Rp38,5 triliun. Kinerja belanja K/L sendiri dilakukan oleh Kemensos berupa penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 10 juta keluarga dan bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga.
Belanja K/L juga disalurkan melalui Kemenkes berupa bantuan iuran PBI JKN kepada 83 juta jiwa serta bantuan PIP dan KIP Kuliah oleh Kemendikbudristek dan Kemenag kepada 11,9 juta siswa dan 608 ribu mahasiswa.
