Sri Mulyani Catat Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 81 T
Kementerian Keuangan mencatat, anggaran perlindungan sosial hingga Maret 2022 terealisasi Rp 81 triliun. Ini terdiri dari realisasi anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 22,6 triliun dan non-PEN atau regular Rp 58,3 triliun.
“Realisasi belanja perlindungan sosial lebih rendah dibandingkan tahun lalu Rp92,7 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (2o/4).
Ia menjelaskan, belanja perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN sebesar Rp 22,6 triliun direalisasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp18,7 triliun, non K/L Rp0,8 triliun dan TKDD Rp3,1 triliun.
Sementara itu realisasi belanja perlindungan sosial yang regular atau tidak masuk dalam program PEN sebesar Rp58,3 triliun hanya dilakukan oleh K/L Rp19,8 triliun dan non K/L Rp38,5 triliun. Kinerja belanja K/L sendiri dilakukan oleh Kemensos berupa penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) tahap pertama kepada 10 juta keluarga dan bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga.
Belanja K/L juga disalurkan melalui Kemenkes berupa bantuan iuran PBI JKN kepada 83 juta jiwa serta bantuan PIP dan KIP Kuliah oleh Kemendikbudristek dan Kemenag kepada 11,9 juta siswa dan 608 ribu mahasiswa.
Sementara itu, belanja non K/L dimanfaatkan untuk peningkatan realisasi subsidi BBM Rp3,2 triliun yang naik dari 2021 sebesar Rp1,3 triliun dan subsidi LPG Rp 21,6 triliun yang juga naik dari tahun lalu Rp10,2 triliun. Adaun belanja TKDD juga dimanfaatkan untuk penyaluran BLT desa bagi 3,4 juta KPM sebesar Rp3,1 triliun, meningkat dari tahun lalu Rp0,7 triliun.
Kemenkeu mencatat, realisasi belanja perlinsos yang masuk dalam program PEN sebenarnya meningkat signifikan pada bulan ini. Realisasinya hingga 15 Apri 2022 naik nyaris dua kali lipat dibandingkan akhir Maret 2022 sebesar Rp 22,6 triliun menjadi Rp 45,08 triliun.
Perlinsos dalam program PEN ini juga meliputi penyaluran PKH tahap pertama kepada 10 juga keluarga sebesar Rp 13,7 triliun, bantuan kartu sembako kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp 18,7 triliun, BLT minyak goreng kepada 18,3 juta KPM Rp5,5 triliun dan BLT desa kepada 4,4 juta KPM Rp 4,7 triliun.
Menurut Sri Mulyani, berbagai bantuan perlindungan sosial ini diberikan dalam rangka sebagai shock absorber atau peredam guncangan baik dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas bagi masyarakat.
“Itu yang namanya shock absorber atau meredam guncangan yang berasal dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas dunia,” ujarnya.
