Sri Mulyani Keluhkan 24 Ribu Aplikasi Pemerintah: Banyak dan Boros
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya aplikasi yang digunakan Kementerian/Lembaga untuk operasional dan administrasi yang justru menciptakan ketidakefisienan. Ia menyebut, ada lebih dari 24.400 aplikasi yang saat ini dimiliki pemerintah.
"Bayangkan, kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi. Setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) itu punya database sendiri-sendiri," kata Sri Mulyani dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022-Advancing Digital Economy and Finance di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).
Ia mengatakan, puluhan ribu aplikasi yang dimiliki pemerintah ini tak hanya menimbulkan ketidakefisienan, tetapi juga pemborosan. Sri Mulyani pun mendorong dilakukannya integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintah lebih terkoordinasi dan lebih efisien. Selain itu, transformasi tersebut juga diharapkan dapat menghemat belanja operasional pemerintah.
Selain masalah banyaknya aplikasi, Sri Mulyani juga mengeluhkan masih banyaknya terjadi peretasan pada situs pemerintah. Ia pun menekankan perlunya peningkatan keamanan siber bersamaan dengan dilakukannya transformasi integrasi aplikasi pemerintah.
Sri Mulyani pun menyatakan siap mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan transformasi pada ribuan aplikasi pemerintah ini, terutama dari sisi fiskal.
Menurut dia, dukungan Kementerian Keuangan terhadap upaya transformasi digital selama ini telah ditunjukkan melalui alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berbeda dengan anggaran kementerian lain yang dipangkas pada tahun pertama pandemi, Kominfo justru mendapatkan alokasi tambahan anggaran.
"Kominfo dan Kemenkes tidak dipotong, bahkan ditambah. Sejak 2020 sampai 2022 naik, dari Rp 20 triliun, kemudian Rp 26 triliun pada 2021 dan Rp 27 triliun pada tahun 2022," kata Sri Mulyani
Dukungan anggaran kepada Kominfo tersebut untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Ia menyebut, saat ini masih ada puluhan ribu desa dan kelurahan, ratusan ribu sekolah dan ribuan puskesmas yang belum terhubung internet,.
"Kami akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi ekonomi, pemerintah, dan masyarakat menjadi digital," kata Sri Mulyani.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara yang sama dengan Sri Mulyani juga menyebut ada sekitar 24.400 aplikasi yang tersebar di satuan kerja pemerintahan saat ini. Ribuan aplikasi tersebut bekerja sendiri-sendiri.
"Bahkan di setiap K/L atau pemda, masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda disetiap sub unitnya. Ini sangat tidak efisien sehingga kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi, atau paling tidak cukup delapan aplikasi saja," kata dia.
Johnny menyebut, pihaknya kini secara bertahap menonaktifkan aplikasi-aplikasi tersebut. Ia menyebut, langkah ini dapat menghemat puluhan triliun anggaran negara tetapi membutuhkan dukungan fiskal.
