Delapan Negara Sepakat Memerangi Penghindaran Pajak
Delapan negara dan tiga lembaga internasional berkumpul di Bali untuk menandatangani Deklarasi Bali pada Kamis (14/7). Kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memerangi penghindaran pajak.
"Keberhasilan dengan dilakukannya penandatanganan Inisiatif Asia menjadi simbol usaha kolektif regional untuk memerangi penghindaran pajak dan juga aliran keuangan gelap lainnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7).
Adapun delapan negara yang ikut menandatangani perjanjian ini di antaranya, Thailand, India, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia dan Maldives. Sementara tiga lembaga internasional yang ikut serta diantaranya Bank Pembangunan Asia (ADB), Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia.
Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan Inisiatif Asia ini berlangsung sejak Februari tahun ini. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan transparansi perpajakan serta mengakselerasi skema pertukaran informasi secara otomatis (AEOI).
Dalam jangka pendek, menurut dia, kerja sama ini diharapkan dapat membantu pemerintah negara-negara Asia untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik yang dimiliki melalui transparansi perpajakan. Dengan begitu, negara-negara ini dapat mencapai pemulihan yang berkelanjutan.
Sementara dalam jangka panjang, inisiatif ini dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak. Transparansi ini terutama dilakukan untuk menangani praktik-praktik 'gelap' perpajakan.
"Kami memperkirakan bahwa Inisiatif Asia yang sudah ditandatangani hari ini akan berkontribusi terhadap transparansi perpajakan yang inklusif dimulai dari kawasan Asia" kata dia.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann juga mengharapkan inisiatif tersebut bisa menekan aliran keuangan gelap di Asia. OECD mengidentifikasi ada sekitar US$ 1,2 triliun kekayaan finansial Asia yang ditempatkan di negara cangkang, kawasan yang selama ini umum dikenal sebagai negara surga pajak. Ia pun berharap ada lebih banyak lagi negara yang ikut serta dalam inisiatif tersebut.
"Melalui inisiatif Asia yang ditandatangani di Bali hari ini menunjukan komitmen politik masing-masing negara, bahwa mereka akan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menangani masalah penghindaran pajak," kata dia.
