Krisis Properti Cina, Warga Boikot Bayar KPR

Krisis properti di Cina semakin suram. Para pembeli rumah yang tidak puas dengan progres pembangunan perumahan yang belum selesai atau macet menolak untuk membayar kredit pemilikan rumah atau KPR. Banyak pengembang properti saat ini terlilit utang dan kehabisan uang untuk menyelesaikan proyeknya. 

Mengutip Bloomberg, penelitian China Real Estate Information menyebutkan bahwa aksi mogok membayar KPR terjadi pada setidaknya 100 proyek di 50 kota. Analis percaya bahwa penurunan nilai rumah turut mendorong aksi  masyarakat memboikot pembayaran KPR. 

Hingga saat ini, hipotek Cina telah dianggap sebagai salah satu aset perbankan teraman karena memiliki uang muka yang tinggi dan agunan.

Apa sebenarnya yang terjadi di sektor perumahan Cina?

Kemerosotan real estat di ekonomi terbesar kedua negara ini dimulai tahun lalu ketika Xi Jinping berusaha menjinakkan harga yang tidak menentu dan mengurangi risiko dengan mengekang pertumbuhan hipotek dan pendanaan untuk pengembang properti. Penutupan kota dan provinsi saat Beijing untuk memerangi wabah Covid juga berkontribusi pada penurunan penjualan perumahan.

Harga properti telah jatuh dan para pengembang gagal membayar obligasi mereka. Sistem keuangan Cina, antara lain mencakup hipotek yang beredar mencapai US$ 46 triliun yuan atau setara Rp 101, 15 kuadriliun dan masih memiliki 13 triliun yuan atau setara Rp 28,59 kuadriliun pinjaman kepada pengembang negara yang terkepung. Pasar telah menunjukkan hanya sedikit tanda pemulihan meskipun beberapa kota melonggarkan pembatasan pembelian rumah dan bank sentral memangkas suku bunga hipotek pada bulan Mei.