Ekonom Ragu BLT Rp 24 T Mampu Tahan Kemiskinan Jika Harga BBM Naik

Abdul Azis Said
30 Agustus 2022, 19:57
harga BBM, harga BBM naik, kemiskinan
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
Ilustrasi. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun untuk mengkompensasi kenaikan harga.

Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun yang disebut sebagai 'pengalihan subsidi BBM'. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan nominal tersebut kurang maksimal menjaga agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan saat harga BBM bersubsidi diputuskan naik.

Pemerintah telah mengumumkan penambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun untuk mengkompensasi kenaikan harga-harga. Ini meliputi bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga sebesar Rp 12,4 triliun, bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun, serta bantuan melalui anggaran daerah sebesar Rp 2,17 triliun.

Advertisement

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebut, alokasi tersebut tidak sebanding dengan kenaikan inflasi. BLT yang akan diberikan kepada masyarakat dengan nominal Rp 150 per bulan selama empat bulan. Dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri atas empat orang, maka bantuan tersebut mengalir Rp 37,5 ribu per orang.

Nominal tersebut setara dengan 7,4% dari garis kemiskinan yang dirilis BPS untuk bulan Maret sebesar Rp 505 ribu. Yusuf membandingkan rasio bantuan yang diterima tersebut dengan inflasi harga pangan bergejolak yang berpotensi naik lebih tinggi.

Dalam hitungannya, kenaikan harga BBM akan memberikan efek rambatan ke harga pangan bergejolak dengan kenaikan inflasi ke level 15%. Adapun harga pangan bergejolak sudah melampaui level 11% pada bulan lalu yang merupakan rekor tertingginya sejak awal 2014.

"Apakah bisa menutupi kenaikan harga BBM dilihat dari sisi jumlahnya kemungkinan besar tidak cukup, karena ini tambahan BLT tambahannya per orang 7-8% per orang, sementara inflasinya khususnya volatile food bisa 15%," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Selasa (30/8).

Namun, Faisal menyebut persoalannya bukan hanya dari besaran yang disalurkan. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan bisa dicairkan sebelum harga BBM benar-benar naik. Jika bantuan sampai ke masyarakat terlambat atau kenaikan harga lebih dulu terjadi dibandingkan pencairan bansos, menurut dia, masyarakat akan menanggung beban kenaikan hari selama periode lagging tersebut. Hal ini bisa mendorong banyak masyarakat masuk ke jurang kemiskinan.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement