Sri Mulyani Hemat Anggaran Kemenkeu Rp 162 Miliar Berkat Rapat Online
Kementerian Keuangan menghemat anggaran mencapai Rp 161,7 miliar berkat implementasi kebijakan rapat secara daring. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, penghematan anggaran tersebut terjadi karena tidak perlu ada lagi alokasi konsumsi yang biasanya dibutuhkan jika melakukan rapat luring atau offline.
"Dulu kalau setiap rapat pasti ada konsumsi. Kalau tiga kali rapat ya kotak konsumsinya juga tiga, belum wara-wirinya melakukan prmusajinya. Ini sekarang yang mengalami penurunan anggaran Rp 161 miliar," kata Sri Mulyani rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (5/9).
Mekanisme kerja saat ini juga ikut merubahan implementasi naskah dinas di kantornya. Dulu, Sri Mulyani menerima hampir ribuan naskah dinas yang perlu ditandatangani setiap hari. Namun, berbagai dokumen tersebut kini sudah dialihkan menjadi dokumen digital. Berkat inovasi tersebut, Sri Mulyani berhasil menghemat Rp 132,7 miliar.
Selain itu, ia juga berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 618,8 miliar sebagai bentuk pengendalian belanja birokrasi. "Berbagai reformasi yang kita lakukan terlihat sangat menentukan anggaran Kemenkeu, dengan berbagai pola kerh baru ini telah mendorong spending better di Kemenkeu," kata Sri Mulyani.
Kemenkeu kini juga tengah memulai penerapan ruang kerja masa depan (RKMD). Kemenkeu telah mempercepat implementasi RKMD yang berupa activity based workplace, satellite office, flexible working space dan flexible working arrangement. Dengan inovasi ruang kerja tersebut, maka Kemenkeu telah berhasil menghemat anggaran lembaganya mencapai Rp 14,35 miliar.
Kemenkeu saat ini memiliki beberapa satelite office, seperti di Bogor, Tangerang Selatan hingga Bekasi. Dengan demikian, pekerja yang berasal dari kawasan penyangga tidak perlu lagi datang dan bekerja langsung di komplek kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Mereka bisa hanya bekerja di satelite office.
"Ini sangat mengurangi traffic mereka dan juga dari sisi work life balance ebih baik. Ini fasilitas, budaya kerja kita harus juga diubah. Ini adalah bagian yang mungkin intangible tapi sangat penting," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menghemat anggaran Kemenkeu sebesar Rp 140,83 miliar lewat kebijakan konsolidasi pengadaan laptop LKPP. Pengadaan laptop di Kemenkeu kini melalui e-Katalog LKPP dengan pengaturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Efisiensi dihasilkan lantaran harga laptop dengan TKDN lebih murah dibandingkan non-TKDN.
Penghematan juga dilakukan lewat implementasi shared service sentralisasi gaji. Pembayaran belanja pegawai terpusat berdampak positif terhadap efisiensi anggaran hingga Rp 9,46 miliar.
Kemenkeu juga menggunakan aplikasi pendukung pekerjaan kolaboratif secara terpusat oleh Pusintek. Ini menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-katalog sebesar Rp 290 miliar.
