Banggar Sepakat Target Dividen BUMN 2023 Naik Jadi Rp 49 T
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati kenaikan target setoran dividen BUMN pada tahun depan sebesar Rp 5 triliun dari target awal, menjadi Rp 49,1 triliun. Pemerintah memperkirakan target dividen tahun ini diperkirakan melampaui target Rp 37 triliun.
"Dividen dari Rp 44,1 triliun menjadi Rp 49,1 triliun, setuju? Setuju," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat panitia kerja (Panja) RAPBN 2023, Rabu (7/9).
Pemerintah belum memerinci besaran target dividen yang bakal disetor masing-masing sektor usaha maupun berdasarkan korporasi. Kementerian BUMN yang juga hadir dalam rapat tersebut mengaku siap mengakomodasi peningkatan target BUMN tersebut.
"Mohon diperhatikan juga cadangan investasinya perlu diseimbangkan peningkatannya. Karena kebutuhan PMN untuk KUR dan kebutuhan PMN untuk antisipasi gejolak ekonomi yang masih volatile di 2023," kata Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely dalam acara yang sama dengan Said.
Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menjelaskan terdapat dua poin utama arah kebijakan dividen BUMN tahun depan. Pertama, restrukturisasi, efisiensi dan penguatan manajemen risiko BUMN untuk memperkuat kinerja keuangan dan operasional perusahaan.
Kedua, optimalisasi dividen BUMN tahun depan tetap akan mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan.
"Kompleksitas dan tumpang tindih peraturan harus diperbaiki, kapasitas investasi ini tentunya akan bergantung pada performa sehingga investor juga akan tertarik berkolaborasi BUMN, cost of fund juga harus diperbaiki ke depan," kata Febrio dalam acara yang sama dengan Said.
Ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja BUMN. Portofolio BUMN akan terus diperbaiki, pembentukan holding BUMN akan dilakukan dalam jangka waktu pendek sehingga diharap memberikan hasil beberapa tahun ke depan. Restrukturisasi BUMN juga akan dilanjutkan, termasuk optimalisasi lewat klasterisasi agar tumpah tindih dan kompleksitas BUMN bisa dikurangi.
