DPR Harap PMN Rp 10 T Ikut Bantu Atasi Masalah Oversuplai Listrik PLN
Badan Anggaran DPR RI mengharapkan pemberian tambahan modal kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun depan dapat ikut membantu mengatasi kelebihan suplai listrik. DPR sempat menyinggung oversuplai listrik yang dialami PLN selama ini ikut ditanggung pemerintah.
"Untuk mengurangi oversupply, maka kemudian kami minta PMN tambahkan ke PLN Rp 10 triliun untuk membangun jaringan-jaringan transmisi," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (29/9).
Said mengatakan, pembangunan jaringan transmisi dapat mengurai masalah pasokan listrik berlebih yang tidak terpakai. Dengan jaringan yang terbangun, oversuplai yang dialami PLN diharapkan dapat dialirkan ke berbagai daerah yang masih kekurangan listrik.
Pemberian PMN untuk membangun jaringan transmsi tersebut juga dinilai bisa menguntungkan keuangan negara di samping mengatasi masalah kelebihan suplai listrik. Ini karena semakin banyak listrik 'nganggur' yang dialirkan ke sentra industri dapat mengurangi konsumsi solar pelaku industri yang selama ini juga disubsidi oleh pemerintah.
Nominal PMN yang diberikan ke PLN pada tahun depan naik dua kali lipat dibandingkan rencana tahun ini sebesar Rp 5 triliun. Said membantah pemberian tmabahanmodak itu untuk mengamanajkna neraca keuangan perusahaan, melainkan murni untuk penugasan pembangunan jaringan transmisi.
Hal serupa juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, PMN bukan dimaksudkan membantu neraca keuangan perusahaan. "(Neraca keuangan) PLN justru akan relatif dalam situasi sangat bagus karena kita membayarkan kompensasi tahun ini cukup banyak," kata Sri Mulyani.
Adapun masalah kelebihan suplai listrik kembali mencuat setelah adanya wacana pembagian kompor listrik gratis ke masyarakat sebagai langkah mengatasi masalah tersebut. Meski demikian, rencana bagi-bagi kompor listrik itu kemudian dibatalkan.
PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan sekitar 6-7 GW. Masalahnya, pemerintah harus tetap membayar kompensasi terhadap kelebihan pasokan tersebut sekalipun tidak dipakai. Hal ini karena skema pembayaran kompensasi yang berlaku yakni take or pay.
Said dalam keterangan sebelumnya mengatakan pemerintah tetap membayar Rp 3 triliun untuk setiap 1 GW kelebihan suplai tersebut, dengan demikian diperkirakan total bebannya ke negara mencapai Rp 18 triliun.
Perusahaan memastikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada 2023 akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto dalam Ngopi BUMN di Jakarta, Kamis (29/9).
Adi mengemukakan investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T tidak murah. Bahkan, biaya sambung listrik per pelanggan di 3T pun jauh lebih mahal. Hal itu lantaran wilayah 3T jauh dari jaringan distribusi listrik.
“Di Jawa Bali, untuk menyambung teman-teman kita di 3T, sekitar Madura sana, sampai Rp45 juta per pelanggan biayanya,” katanya.
