BI Janji Alokasikan 5% Cadangan Devisa ke Surat Utang Berkelanjutan
Bank Indonesia berjanji untuk mengalokasikan US$ 6 miliar atau setara Rp 93 triliun (kurs Rp 15.600/US$) dari ke dalam obligasi berkelanjutan. Bank Sentral juga telah mengeluarkan kebijakan mkaroprudensial berupa DP 0% untuk properti dan kendaraan hijau, serta mensyaratkan kepemilikan obligasi hijau bagi perbankan yang akan menerima tambahan likuiditas dari bank sentral.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, pihaknya selangkah lebih maju dibandingkan banyak bank sentral lain. Berbagai bank sentral di dunia baru berencana menyelaraskan portofolionya ke tren ekonomi hijau
"BI mengambil langkah maju tidak hanya menyelaraskan portofolio, tetap juga menjanjikan komitmen hijau dengan mengalokasikan sekitar US$ 6 miliar dalam obligasi berkelanjutan. Ini sekitar 5% dari total cadangan devisa kita," ujarnya dalam acara Mandiri Sustainability Forum 2022, Rabu (2/11).
Destry mengatakan, inisiatif untuk mendukung ekonomi dan keuangan hijau itu bukan hanya melalui alokasi khusus di dalam portofolio. BI sudah memulai inistaif ini sejak lebih dari satu dekade lalu.
Selama lebih dari 10 tahun terakhir, Destry mengatakan bank sentral sudah melakukan serangkaian lokakarya terkait ekonomi dan keuangan berkelanjutan. BI juga bergabung dengan beberapa forum internasional, termasuk salah satu pendiri jaringan perbankan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu forum internasional pertama di dunia terkait keuangan berkelanjutan.
BI juga mulai mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pembiayaan hijau dan berkelanjutan sejak 2020. Saat itu, BI menerbitkan peraturan loan to value (LTV) hingga 100% untuk sektor properti hijau, serta kebijakan DP 0% untuk kendaraan listrik.
Bank sentral juga memperkenalkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) hijau pada tahun ini. "RPIM ini untuk meningkatkan penerbitan obligasi hijau dengan memungkinkan bank untuk memenuhi persyaratan rasio pembiayaan inklusif dengan membeli obligasi hijau," kata Destry.
Peluncuran kebijakan RPIM hijau ini, menurut Destry, telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap obligasi hijau di dalam negeri. Hal ini akan mendorong pemerintah untuk semakin banyak menerbitkan SBN berbasis hijau atau memenuhi prinsip SDG's.
BI juga mengoptimalkan upaya mendukung ekonomi dan keuangan berkelanjutan ini melalui instrumen moneternya. Destry menyebut pihaknya kini mempertimbangkan kepemilikan obligasi berkelanjutan sebagai jaminan bagi bank untuk mendapat likuiditas melalui operasi pasar Bank Indonesia.
"Bagi bank yang telah memiliki obligasi hijau atau berkelanjutan atau ESG bond jika membutuhkan likuiditas dari bank sentral, maka mereka dapat repo obligasinya ke BI dan mereka akan mendapatkan likuiditas rupiah untuk membiayai proyek yang berkelanjutan," ujar Destry.
