Sri Mulyani Respons Kritik JK Soal Bayar Utang Rp 1.000 T Tiap Tahun
Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyebut Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo membayar utang hingga Rp 1.000 triliun per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pihaknya sudah menyusun strategi agar pembayaran utang berkelanjutan.
Bendahara negara itu menjelaskan, pembayaran utang yang jatuh tempo maupun biaya bunganya masuk dalam strategi pembiayaan anggaran di APBN tiap tahun.
"Dalam hal itu yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban utangnya tetap dapat dikendalikan, itu yang masuk dalam sustainability," kata Sri Mulyani ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (23/5).
Jusuf Kalla sebelumnya menyinggung soal pembayaran utang jumbo setiap tahun itu saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5). Ia menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan utang pemerintah yang terus membengkak mencapai Rp 5.000 triliun dalam delapan tahun terakhir.
"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujarnya.
Pembayaran utang pemerintah terbagi menjadi dua, yakni pembayaran atas bunga dan cicilan pokok utang. Berdasarkan data sementara realisasi anggaran pada APBN Kita 2022, pemerintah membayarkan bunga dan cicilan pokok utang sebesar Rp 467,54 triliun pada tahun lalu. Ini terdiri dari pembayaran bunga utang Rp 386,34 triliun dan cicilan pokok utang Rp 81,2 triliun.
