BBM Satu Harga Tak Efektif, BPH Migas Ungkap Penyebabnya ke DPR
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan sejumlah kendala dalam penyaluran BBM satu harga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini lantaran masih ada beberapa wilayah yang masih belum terjangkau program ini.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menjelaskan, sepanjang 2017 hingga 2019 pihaknya telah mengoperasikan program ini lewat 170 lembaga penyalur. Meski begitu, masih banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memiliki penyalur BBM satu harga.
"Jumlah kecamatan 3T ada 2.352, yang masih belum memiliki penyalur masih ada 1.600 kecamatan lagi. Ini baru tingkat kecamatan," ujar Fanshurullah dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/2).
(Baca: Bahan Bakar Mahal, Nelayan Pantura Sulit Mencari Ikan ke Laut Natuna)
Selain itu, ia juga membeberkan beberapa kendala lainnya dalam melaksanakan program BBM satu harga ini. Di antaranya kendala faktor keamanan di beberapa lokasi khususnya di Papua. Kemudian faktor lainnya seperti terbatasnya akses dalam melaksanakan pendistribusian BBM satu harga serta kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari Pemda.
Tak hanya itu, BPH Migas juga alami kesulitan mencari investor untuk menyalurkan BBM di wilayah 3T. "Lalu adanya kendala dalam menghitung formula harga BBM subsidi," ujar pria yang akrab dipanggil Ifan ini.
