Usai Digulingkan, Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Impor Ilegal

Presiden Win Myint juga didakwa melanggar protokol kesehatan dalam kampanye pemilihan umum pada November 2020 lalu. Langkah militer Myanmar ini tuai kecaman internasional
Ameidyo Daud Nasution
4 Februari 2021, 11:23
aung san suu kyi, myanmar, kudeta
ANTARA FOTO/REUTERS/Thar Byaw/HP/dj
Thar Byaw Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengunjungi rumah sakit di Naypyitaw, Myanmar, Rabu (27/1/2021). suu Kyi yang dikudeta pada Senin (1/2) lalu menerima tuduhan impor alat komunikasi ilegal.

Polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi yang baru saja digulingkan awal pekan ini. Ia didakwa mengimpor alat komunikasi secara ilegal dan akan ditahan hingga 15 Februari untuk penyelidikan, menurut dokumen polisi.

Dari dokumen kepolisian yang didapatkan Reuters pada Rabu (3/2), enam radio walkie-talkie telah ditemukan dalam penggeledahan rumah Suu Kyi di ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Radio tersebut diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

Dalam dokumen tersebut, penahanan dilakukan untuk "memeriksa saksi, meminta bukti dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa".

Tak hanya itu, dokumen lain polisi mengajukan tuntutan terhadap sekutu Suu Kyi yang juga Presiden Win Myint karena melanggar protokol kesehatan guna mencegah Covid-19. Ini terkait dengan kampanye pemilihan umum pada November 2020 lalu.

Sebelumnya partai Suu Kyi yakni NLD telah memenangkan 83 persen kursi parlemen dalam Pemilu yang digelar 8 November lalu. Meski demikian, militer menolak hasil tersebut dengan alasan kecurangan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung serta Komisi Pemilihan Umum setempat.

Tindakan aparat Myanmar ini menimbulkan kecaman dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan langkah ini hanya menghambar proses demokrasi yang ada di Negara Asia Tenggara itu.

“Kami terus menyerukan pembebasannya (Suu Kyi), Presiden (Win Myint), dan semua yang ditahan,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

Sedangkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (1/2) mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer. Biden juga menyerukan forum-forum internasional turut menekan militer Myanmar melepaskan kekuasaan.

Selain itu dia juga menyebut penahanan Aung San Suu Kyi sebagai serangan terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum.

"Komunitas internasional harus bersatu untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait