Joe Biden Kecam Kudeta Myanmar, Ancam Kembali Terapkan Sanksi

Pingit Aria
2 Februari 2021, 11:15
Issei Kato Pengunjuk rasa Myanmar yang tinggal di Jepang membawa foto Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan protes terhadap militer Myanmar setelah mengambil kekuasaan dari pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis dan menangkap pemimpinny
ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/WSJ/cf
Issei Kato Pengunjuk rasa Myanmar yang tinggal di Jepang membawa foto Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan protes terhadap militer Myanmar setelah mengambil kekuasaan dari pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di United Nations University di Tokyo, Jepang, Senin (1/2/2021).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (1/2) mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer. Biden juga menyerukan forum-forum internasional turut menekan militer Myanmar melepaskan kekuasaan.

Biden mengutuk militer yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil pada Senin (1/2).Ia menyebut penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi sebagai, "serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum."

Krisis Myanmar merupakan ujian besar pertama atas janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu mengatasi tantangan internasional, terutama saat pengaruh Tiongkok meningkat. Kebijakannya bertolak belakang dengan pendekatan "America First" yang sering digaungkan oleh mantan Presiden Donald Trump.

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Menurutnya, Amerika Serikat telah mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. “Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan tinjauan segera atas undang-undang dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," katanya.

Biden juga meminta militer di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan berhenti melakukan kekerasan terhadap warga sipil.

"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan pemerintahan berdasar hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.

Sebelumnya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi menang telak 83% dalam pemilihan 8 November 2020. Namun, pihak militer menyebut kemenangann tersebut sebagai penipuan pemilu.

Di antara negara sekawasan, rata-rata usia pesawat yang beroperasi di Myanmar adalah yang paling tua. SImak Databoks berikut: 

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...