Temui Jokowi, TP3 Diminta Bukti Kematian Laskar FPI Langgar HAM Berat
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar Front Pembela Islam (FPI) menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan peristiwa di KM 50 merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Namun, pemerintah meminta tim tersebut menyertakan bukti bahwa pembunuhan enam laskar FPI itu melanggar HAM berat.
Pertemuan antara Jokowi dan TP3 berlangsung pada Selasa (9/3) pagi selama 15 menit. Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara anggota TP3 yang hadir sebanyak tujuh orang, di antaranya Amien Rais, Marwan Batubara, Abdullah Hehamahua, dan Muhyiddin Junaidi.
"Kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM berat itu, mana? Sampaikan sekarang atau sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/3).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan Komnas HAM telah bekerja secara independen dan menyampaikan hal yang transparan. Kemudian, Komnas HAM telah memberikan empat rekomendasi kepada Jokowi, salah satunya agar memproses peristiwa tersebut secara adil dan bisa dinilai publik.
"Temuan Komnas HAM yang terjadi di Tol Cikampek KM 50 adalah pelanggaran HAM biasa," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan ada beberapa syarat pelanggaran HAM kategori berat. Salah satunya, pelanggaran dilakukan secara terstruktur oleh aparat dengan cara berjenjang dan ada tahapan sistematis terkait perintah pembunuhan.
Selain itu, pelanggaran HAM berat terjadi bila menimbulkan korban secara luas. "Kalau ada bukti itu, mari kita adili pelakunya berdasarkan Undang-Undang 26 Tahun 2000," ujar dia.
Mahfud juga menyebutkan, sebelumnya Komnas HAM tidak menerima bukti pelanggaran HAM berat dari TP3. Lembaga tersebut hanya menerima kunjungan tim tanpa ada penyerahan bukti.
"Kalau hanya yakin, tidak boleh karena yang punya keyakinan juga banyak. Pelakunya ini, otaknya itu, yang biayai itu. " katanya.
Sebelumnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sempat menetapkan enam Laskar FPI sebagai tersangka baku tembak di Jalan tol KM 50 Jakarta- Cikampek. Namun manta Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan penetapan tersebut merupakan bagian dari konstruksi hukum demi menelusuri penembakan sejak awal peristiwa.
Hal ini sebenarnya dilakukan aparat untuk mencari pelaku penembakan enam laskar FPI. Meski demikian, Mahfud mengakui hal ini menuai sindiran masyarakat di kemudian hari.
"Ada tertawaan publik semula. Masyarakat banyak yang mengejek, nyinyir gitu, kenapa orang mati kok dijadikan tersangka oleh polisi," kata Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/3).
