Covid Bakal Hidup Lama di RI, Jokowi Susun Prokes di Mal hingga Kantor

Presiden Joko Widodo memprediksi masyarakat Indonesia akan hidup berdampingan dengan Covid-19 dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menyusun peta jalan protokol kesehatan untuk 6 kategori, mulai dari mal hingga kantor.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, protokol kesehatan ini disusun agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas ekonomi secara normal dengan kondisi lebih aman. Dengan demikian, aktivitas dapat dibuka secara bertahap tanpa mengorbankan keamanan.

"Kami segera lakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama," kata Budi dalam konferensi pers, Senin (9/8).

Enam aktivitas tersebut meliputi perdagangan modern seperti mal, pusat perbelanjaan dan perdagangan tradisonal seperti pasar basah atau toko kelontong. Kemudian, kantor dan kawasan industri serta transportasi darat, laut, dan udara. Selanjutnya, peta jalan untuk lokasi pariwisata seperti hotel, restoran, dan event; aktivitas keagamaan; dan pendidikan juga akan disusun.

Nantinya, pengunjung akan dilakukan pemindaian untuk mengetahui apakah sudah divaksinasi Covid-19. Jika sudah divaksin, pengunjung bisa melonggarkan protokol kesehatan.

Budi menyampaikan salah satu contohnya, pengunjung restoran yang sudah divaksin bisa duduk berempat di satu meja hingga bisa membuka masker. Sementara, pengunjung yang belum divaksin akan ditempatkan di ruang terbuka dengan kapasitas dua orang di satu meja.

Jokowi meminta, protokol kesehatan itu bisa mendampingi kehidupan masyarakat. "Ke depan benar-benar bisa praktis, bisa digital dan berbasis informasi teknologi," ujar Budi.

Selain itu, pemerintah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk menerapkan roadmap protokol kesehatan hingga memantau status vaksinasi pengunjung.

Pilot project akan dilakukan mulai minggu depan di beberapa mal dengan menggandeng asosiasi mal. Namun, mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu belum menjelaskan di mana saja pilot project bakal diterapkan.

Adapun, pengawasan protokol kesehatan akan dilakukan oleh asosiasi dan pemerintah. Selain itu, akan ada insentif dan disisentif yang dilakukan oleh asosiasi. "Jadi pengawasan lebih efektif karena dilakukan asosiasi bersama pemerintah," ujar dia.