Gubernur Anies Terbitkan Keputusan UMP Jakarta Rp 4,6 Juta Tahun 2022

Anies Baswedan sebelumnya mengatakan revisi UMP ini adil bagi buruh dan pengusaha. Namun Apindo mengancam menggugat mantan Mendikbud itu ke PTUN.
Ameidyo Daud Nasution
27 Desember 2021, 14:28
Anies, upah, ump, jakarta
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854. Upah ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Penetapan UMP tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 yang diteken Anies pada 16 Desember. Pengusaha diminta menjadikan aturan ini sebagai pedoman pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Kepgub tersebut juga melarang pengusaha membayar karyawannya lebih rendah dari UMP. Selain itu perusahaan yang telah menggaji lebih tinggi karyawannya dilarang menurunkan upah.

“Perusahaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan eprundang-undangan,” demikian bunyi Diktum Keenam Kepgub tersebut seperti ditulis pada Senin (27/12).

Advertisement

Sedangkan Pemprov DKI Jakarta akan membantu peningkatan kesejahteraan pekerja dengan memberikan Kartu Pekerja Jakarta. Manfaatnya, membantu para karyawan mendapatkan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan harga murah, serta biaya personal pendidikan.

Namun kartu tersebut tak diberikan untuk seluruh pekerja yang ada di Jakarta. “Kriteria memiliki Kartau Tanda Penduduk (KTP) dengan besaran gaji paling besar 1,15 kali UMP dan tidak dibatasi masa kerja,” demikian bunyi Diktum Kedelapan Kepgub tersebut.

Angka ini meningkat dari jumlah yang ditetapkan dalam Kepgub Nomor 1395 tahun 2021 yakni Rp 4.453.935. Anies sebelumnya mengatakan hal ini demi memberi rasa keadilan bagi semua pihak.

“Bagi buruh, ada tambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini juga menjadi rasional,” kata Anies di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu (19/12).

Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  jika Anies tetap bersikeras mengimplementasikan revisi aturan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Pasalnya, revisi aturan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pihak pengusaha.

"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung gugat," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dalam konferensi pers, Senin (20/12).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait