Kinerja Kemenkop 2021: Guyur UKM Triliunan hingga Tarik Masuk Digital

Ameidyo Daud Nasution
30 Desember 2021, 17:16
ukm, kemenkop ukm, koperasi, teten masduki
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyampaikan sambutan saat peresmian kampanye Gerakan Indonesia Bersama UMKM dan ajang Gernas Bangga Buatan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021). Kampanye Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang berlangsung pada bulan April 2021 di Jawa Barat ini mengangkat tema UKM Jabar Paten.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) melaporkan hasil kinerja mereka sepanjang setahun belakangan. Menkop UKM Teten Masduki mengatakan selama 2021 pihaknya telah membantu penyaluran dana triliunan rupiah untuk usaha kecil.

Tak hanya itu, Kemenkop telah memperluas pasar dan menarik jutaan UKM dalam sistem digital. Hal ini dilakukan agar usaha tersebut dapat beradaptasi terutama dari dampak pandemi.

“Prioritas kami 2021 menciptakan ekosistem usaha agar lebih adaptif sehingga 2022 memasuki pemulihan,” kata Teten dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (30/12).

 

Ada lima pondasi target capaian yang dicanangkan Kemenkop UKM tahun ini. Pertama adalah kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecil.

Teten mengatakan tahun ini sebanyak 12,8 juta usaha kecil telah mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total nilai Rp 15,3 triliun. Pelaku koperasi juga mendapatkan pinjaman bunga ringan dengan realisasi Rp 1,6 triliun atau 102,6% dari target.

“Di luar BPUM ada juga pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang tumbuh,” kata Teten. Adapun realisasi belanja pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp 350 triliun atau 79,1% dari target Rp 442,4 triliun.

Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3% kepada 7,5 juta debitur dengan total pembiayaan Rp 278,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 97,8% target pembiayaan Rp 285 triliun hingga akhir 2021.

Bukan tanpa sebab pembiayaan diberikan. Survei Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) menunjukkan, 24% UMKM di Indonesia tak beroperasi saat pandemi virus corona Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 35,2% responden beralasan kekurangan uang untuk membiayai produksi.

Dari pondasi kedua yakni perluasan pasar dan digitalisasi, UMKM yang bergabung dengan sistem digital naik dari sebelumnya 8 juta pada 2020 menjadi 16,9 juta pada November 2021. Sedangkan dari pondasi ketiga yakni kemitraan, sudah ada sembilan Badan Usaha Milik Negara serta perusahaan swasta besar yang menggandeng UMKM.

“Mereka adalah PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokoperdia, MNC Group, Ina Product, Grab, dan Gojek,” ujar Teten.

Advertisement

Dalam hal pondasi pendataan, saat ini Kemenkop telah mensinergikan Nomor Induk Berusaha (NIB), BPUM, KUR, dan Koperasi. “Apalagi selama ini UMKM sulit melakukan pendataan padahal itu penting,” ujarnya.

Terakhir, adalah pondasi reformasi birokrasi. Teten mengatakan telah menyederhanakan kelembagaan Kemenkop UKM dengan memangkas jumlah kedeputian dari enam menjadi empat.

 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait