Jokowi Minta Rusia dan Ukraina Percepat Upaya Damai
Konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas saat ini. Presiden Joko Widodo meminta upaya perdamaian kedua negara Eropa Timur harus dilakukan dengan cepat.
Pada Senin (21/2), Rusia menerbitkan Dekrit yang berisi pengakuan kedaulatan atas "Republik Rakyat Luhansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)" sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan ini dianggap menyalahi hukum internasional.
"Upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda," tulis Jokowi pada akun Twitter pribadinya @jokowi, Selasa (22/2).
Mantan Wali Kota Solo itu memiliki pandangan yang serupa dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Keduanya menilai, penaganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat.
"Agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Ia meminta semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan berkontribusi pada perdamaian. "Perang tidak boleh terjadi," kata Jokowi pada pekan lalu.
Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan ke dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri tersebut. Kremlin menyebut pengerahan pasukan untuk "menjaga perdamaian" di Ukraina timur.
Kontak senjata meningkat antara Ukraina dan kelompok pro-Rusia yang ingin memisahkan diri dari Ukraina dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina mengatakan dua tentara tewas dan 12 terluka dalam penembakan di wilayah timur negaranya.
Seorang saksi mata Reuters melihat tank dan perangkat militer lainnya bergerak melalui kota Donetsk yang dikuasai separatis setelah Putin secara resmi mengakui wilayah yang memisahkan diri tersebut.
Militer Ukraina mengatakan di halaman Facebook-nya telah mencatat 84 kasus penembakan oleh separatis. Tembakan tersebut diarahkan ke sekitar 40 pemukiman, yang melanggar perjanjian gencatan senjata.
Separatis yang didukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk Ukraina - secara kolektif dikenal sebagai Donbass - memisahkan diri dari pemerintah Ukraina pada 2014. Mereka memproklamirkan diri sebagai "republik rakyat" yang independen.
Rusia selama ini menyangkal rencana menyerang Ukraina, meski mengumpulkan tentara di perbatasan. Rusia meminta jaminan keamanan besar-besaran, termasuk janji bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO.
